Results 101 to 110 of about 518,005 (150)

Kepastian Hukum dalam Praktik Judi Online [PDF]

This research aims to analyse the legal certainty in online gambling practices. to prevent online gambling practices from the technology and social media sectors, as well as the dangers of online gambling practices.
Silalahi, Wilma, Priyono, Muhammad Yogi Septiyan   +1 more
core  

Reformulasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Guna Kepastian Hukum

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Makalah ini bertujuan menganalisis dan mengkaji efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan hukum Pemilu Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukan Sentra Gakkumdu terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan belum efektif dan berkepastian hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya sebagai pusat aktifitas penegakan ...
Agus Riewanto, M. Zaki Zafran SR
openaire   +1 more source

Kepastian Hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2012 [PDF]

The amendment to the VAT Law through the HPP Law provides a very fundamental change, one of which is related to the VAT aspect of public transportation services which were initially included in the category of Taxable Services that are not subject to VAT,
Hasan, Nor
core   +1 more source

Justice Collaborator Dalam Persfektif Kepastian Hukum di Indonesia [PDF]

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Justice Collaborator Dalam Perspektif Kepastian Hukum Di Indonesia? Apakah Urgensi Penerapan Justice Collaborator Dalam Perspektif Kepastian Hukum Di Indosiap?
Pebri, Akly, Kurniawan, Al Amin, Rahmayani, Endah, Al Amin Kurniawan, Endah Rahmayani, Akly Pebri, Aziz, Muhammad, Muhammad Aziz   +7 more
core   +1 more source

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PPRT: ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DAN CELAH REGULASI

Penelitian ini berfokus pada Reformasi Regulasi Undang-undang mengenai Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia yaitu yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Innash, Ar Rahiim, Sastroatmodjo, Sudijono   +1 more
core   +1 more source

Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan [PDF]

, 2014
Latar belakang Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang ...
Sulistyowati, H. (Herwin)
core  

PARADIGMA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN, DAN KEADILAN [PDF]

, 2016
Latar belakang Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang ...
Sulistyowati, Herwin
core  

Harmonisasi Sistem Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Tenggang Waktu Gugatan

Jurnal Litigasi
Orang atau badan hukum perdata sebagai subjek hukum memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap beschikking atau keputusan tata usaha negara yang bersifat sepihak, meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai pihak yang dituju dalam keputusan ...
Fajar Ramadhan Kartabrata, Moch Erick Ernawan, Irfan Alfieansyah Dwinanda   +2 more
doaj   +1 more source

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN

Journal of Innovation Research and Knowledge
In the field of labor, disputes between employers and workers usually arise because of feelings of dissatisfaction. Employers provide policies that they consider good and will be accepted by workers, but because the workers concerned have different considerations and views.
Sarikin Sarikin, null Hedwig Adianto Mau, null Nur Hakim   +2 more
openaire   +1 more source

Penegakan Hukum Premanisme dalam Perspektif Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum

JURNAL USM LAW REVIEW
This study aims to analyze criminal law enforcement against thuggery in the industrial area of Batam City from the perspectives of justice, legal certainty, and legal utility, as well as to compare its regulation under the old and the new Indonesian Criminal Code (KUHP). The legal issue examined arises from the persistence of extortion and intimidation
null Aris Pebriwadi Sinaga, null Alwan Hadiyanto, null Ciptono Ciptono   +2 more
openaire   +1 more source