Results 111 to 120 of about 9,265 (147)

Sengketa Agraria dan Resolusi Konflik di Sambirejo Sragen Tahun 1960-2010 [PDF]

open access: yes, 2016
ABSTRAK AGUSTINA KUSUMA WARDANI. C.0510007. 2010. Sengketa Agraria dan Resolusi Konflik di Sambirejo Sragen Tahun 1960 – 2010. Skripsi : Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
WARDANI, AGUSTINA KUSUMA
core  

Urgensi Perumusan Hukum Adat dalam Peraturan Daerah: Fungsi dan Tujuannya bagi Pemerintah Daerah

open access: yesIBLAM Law Review
Hak adat merupakan hak yang melekat secara kolektif pada masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam, dan kekayaan budaya lainnya, yang menjadi bagian integral dari sistem sosial dan hukum adat mereka.
Ichwan Setiawan
doaj   +1 more source

Konflik Agraria Sebagai Penghambat Reforma Agraria : Studi Kasus Kota Depok

open access: yesAL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Tinjauan Yuridis terkait dengan Analisis konflik Agraria di Kota Depok perlu dianalisa terlebih dalam untuk nantinya bisa mengetahui penyebab terjadinya Konflik Agraria di Kota Depok, Metode Penelitian Ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normative yang menganalisis UU terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menggali data data sekunder yang ...
openaire   +1 more source

Tanggung Jawab Penjual Terhadap Tanah Yang Bersengketa [PDF]

open access: yes, 2014
Land as a commodity that can be owned by the public, transferable ownership rights, one way transfer of land rights is through buying and selling. In the process of buying and selling land, the land status of the trade is very important.
Firdaus, F. (Firdaus)   +2 more
core  

Eksklusi Atas Nama Konservasi (Studi Kasus Masyarakat Sekitar/dalam Kawasan Taman Nasional Ujungkulon Banten) [PDF]

open access: yes, 2013
This paper elaborate on the issue of conservation, agrarian conflict and exclusion communities around / in the conservation area of the National Park Ujungkulon (TNUK) Banten.
Cahyono, E. (Eko)
core  

Alih Fungsi Lahan Hutan untuk Perkebunan Perspektif Kebijakan [PDF]

open access: yes, 2015
Kebijakan alih fungsi lahan hutan untuk perkebunan merupakan salah satu alternatif dalam mengatasi keadaan hutan yang rusak/kritis, sebab selain cepat mendatangkan pendapatan asli daerah dari berbagai retribusi maupun pajak juga masuknya industri ...
Devrayno, D. (Devrayno)
core  

Radikalisasi Petani Muslim Dalam Perspektif Sosiologis [PDF]

open access: yes, 2015
The emergence of the Peasant radicalism is not caused by any defect in the social structure, but because the process of exploitation and domination of one class against another.
J, M. M. (M)
core  

Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit: Kasus PT. Wana Sari Nusantara (Wsn) dengan Warga Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013 [PDF]

open access: yes, 2015
The study, entitled "Oil Palm Land Conflict: Case PT. Wana Sari Nusantara (WSN) with Villagers of Sungai Buluh District of Singingi Hilir Kuantan Singingi Regency Year 2013".
Amin, R. M. (Raja), Fitriana, N. (Nefi)
core  

Kebijakan Pemerintah dalam Menyelesaikan Konflik Agraria Antara Perusahaan Perkebunan dengan Masyarakat

open access: yesLex Librum, 2018
Lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) semestinya secara filosofi mampu membawa negara Indonesia menuju kepada kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan baik bagi rakyat, serta menjadi dasar-dasar hukum pertanahan
Firman Freaddy Busroh
doaj  

Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo) [PDF]

open access: yes, 2018
This study examines and answers concerning the procedure or procedures and dispute resolution mediation model of land in the Land Office. In this study, the authors use a non-doctrinal methods using qualitative analysis is data that has been obtained ...
, Prof. Absori, S.H.,M.Hum   +1 more
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy