Results 91 to 100 of about 41,352 (185)

KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN KORPORASI DIBIDANG EKONOMI [PDF]

open access: yes, 2017
ABSTRAK Perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana menunjukkan bahwa besarnya pengaruh korporasi yang dimungkinkan dapat melanggar kepentingan hukum khususnya dibidang ekonomi.
Harahap, Mar'ie Mahfuzd, Soponyono, Eko
core  

Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

open access: yesLocus Journal of Academic Literature Review
Pengaturan tentang penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH.
Elly Syafitri Harahap   +3 more
semanticscholar   +1 more source

MENGUJI KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

open access: yesYuridika, 2013
An entity, either a legal or the non legal “entity’’ which all were discussed in the same outline of corporate crime responsibility. It was often, though, in several laws aside from the Penal Code of Indonesia (KUHP), both in Criminal Law and Administrative Law with criminal sanction,that corporate is defined as a collection of organized people and or ...
openaire   +4 more sources

Earning Management dan Expected Future Earning di Bursa Efek Indonesia

open access: yesJurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen, 2017
The purpose of this study was to applicated M-score to identify earning management in Indonesian corporation. This study also aims to analyst future earning condition from kind of group or sector of corporation which is indicated doing earning management.
Taofiq Rachmat   +2 more
doaj   +1 more source

Formulasi Strategi Korporasi pada Industri Pengolahan Pangan

open access: yesJournal of Research in Industrial Engineering and Management
UMKM X merupakan salah satu produsen tahu di kawasan Sentra Industri Tahu Cibuntu, Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung 40222 yang telah berdiri sejak tahun 1999.
Azarine Faustina Aurellia   +3 more
semanticscholar   +1 more source

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Ptpk) [PDF]

open access: yes, 2015
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Di Indonesia, korupsi diterima secara luas sebagai penyakit yang sudah mewabah, bahkan ada yang menganggap telah menjadi budaya masyarakat.
Saputra, R. (Roni)
core  

Manifestasi Collaborative Governance: Mengorkestrasi Korporasi Rakyat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

open access: yesIslamic Management and Empowerment Journal
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 membuka era baru bagi desa di Indonesia, memberikan kewenangan otonom melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola sumber daya dan pembangunan.
M. C. R. Dibyorini   +3 more
semanticscholar   +1 more source

Sanksi Pidana Untuk Korporasi dan Pemegang Saham Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan Hidup

open access: yesAliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
The seriousness of the Indonesian government in paying attention to the environment is manifested in the existence of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Management by regulating criminal liability for corporate legal subjects subject to criminal penalties.
null Suryani Alawiyah, null Irwan Triadi
openaire   +1 more source

PENGARUH RATING MATURITAS TINGKAT SUKU BUNGA DAN KUPON TERHADAP PERUBAHAN HARGA OBLIGASI KORPORASI DI BURSA EFEK INDONESIA

open access: yesE-Jurnal Manajemen, 2016
Investasi di Indonesia sudah mengalami perkembangan yang cukup baik, sehingga masyarakat dapat menginvestasikan dananya di pasar modaldalam bentuk saham dan obligasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rating, maturitas, tingkat suku bunga
I Wayan Sumarna, Ida Bagus Badjra
doaj  

Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelakutindak Pidana Pencucian Uangmenurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 [PDF]

open access: yes, 2015
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dan bagaimana pola pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang.
Porung, M. R. (Melinda)
core   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy