Results 101 to 110 of about 41,352 (185)

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perpajakan (Analisa Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt atas nama PT Gemilang Sukses Garmindo)

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Tindak pidana korporasi pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan atau pegawai dari suatu korporasi, pada setiap tingkatannya yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa dianggap bertindak mewakili korporasi, yang dapat ...
Prabowo Setyo Aji, Hartawiningsih
semanticscholar   +1 more source

PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINGKUNGAN DAN KORUPSI KORPORASI DI INDONESIA DAN SINGAPURA

Mimbar Hukum, 2011
Since 1951 corporation has been a subject of criminal law in Indonesia, indicating that corporations can be held criminally accountable. Yet until 2010 there has only been one case that names a corporation as defendant, and there has never been a case ...
Lu Sudirman, Mrs. Feronica
doaj  

PEMBAHARUAN CRIMINAL POLICY TENTANG SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI (Upaya Strategis dalam Penaggulangan Kejahatan Korporasi)

Widya Yuridika, 2018
Corporation crime is as extra ordinary crime we should fight against seriously. Great efforts must be made in order to remove this crime. Such effortst, however, are not in a direct proportion with the criminal policy serving as a base in its law enforcement. The criminal codes serving as the main legal law turn out just considering natural people as a
Zulkarnain Zulkarnain, Zahir Rusyad
openaire   +2 more sources

ANALISIS PENGARUH BUY BACK SAHAM PT. TELKOM (PERSERO) TERHADAP DIVIDEN PERIODE 2005-2008 [PDF]

, 2009
ANALISIS PENGARUH BUY BACK SAHAM PT. TELKOM (PERSERO) TERHADAP DIVIDEN PERIODE 2005-2008 - aksi korporasi, buy back, dividen, Telkom, EPS ...
RUSBANDI, NATASYA
core  

Komunikasi dalam Manajemen Reputasi Korporasi

Jurnal ILMU KOMUNIKASI, 2013
Abstract: Reputation is an important concept for the corporation. In the highly competitive situation, reputasi help the corporation to develop and maintain its existency. For this reason, reputation has to be managed by creating appropriately strategic communication. Reputation is different from corporate identity and corporate image.
openaire   +2 more sources

Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan Dana Bagi Penanganan Fakir Miskin [PDF]

, 2013
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyalahgunaan dana bagi kepentingan penanganan fakir miskin dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana bagi kepentingan penanganan fakir ...
Rindorindo, Y. B. (Yeremia)
core   +1 more source

Kepastian Hukum Bentuk Korporasi Bagi Kewirausahaan Sosial dalam Berusaha Sebagai Kegiatan Pembangunan Berkelanjutan

Action Research Literate
Kewirausahaan sosial merupakan model bisnis yang bertujuan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga untuk memberikan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat.
A. Prasetya, John Pieris, Wiwik Sri Widiarty   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Anatomi Kejahatan Korporasi dan Penanggulangannya

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 1994
Kejahatan Korprasi kini telah menjadi citra global dunia modem.Indentifikasi dan penanganannyayang cukup sulit kian memperjelas bahwa ia merupakan problem huhum yang dilematis. Banyak faktor yang mendorong terciptanya kejahatan ini dan penegakan hukum yang konsisten saja, belumlah cukup untuk menanggulangjnya.
openaire   +3 more sources

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak di Indonesia

Jurnal USM Law Review
The pharmaceutical industry as a business entity must fulfill the right to health, especially for children. However, the Acute Kidney Injury (AKI) case in Indonesian children, with 324 cases in less than a year, indicates a violation of children's right
Dhenisa Oktavia Irawan, Tantimin Tantimin, Ampuan Situmeang   +2 more
doaj   +1 more source

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP [PDF]

, 2012
Penegakan hukum terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan dapat dilakukan dengan menerapkan sanksi hukum secara efektif, konsekuen, dan konsisten, baik sanksi hukum administrasi, sanksi hukum perdata, dan sanksi hukum pidana bagi pencemar dan atau ...
Budiartha, I Nyoman Putu
core