Results 91 to 100 of about 304,694 (139)
This study discusses criminal liability for perpetrators of verbal bullying that causes the victim to commit suicide, from the perspective of the Indonesian National Criminal Code (KUHP). Verbal bullying, which includes insults, intimidation, and verbal harassment, can cause severe psychological stress to the point of pushing the victim to end his or ...
Adriannisa Rakhadennis +2 more
openaire +1 more source
Harmonisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Tujuan Pemidanaan Berdasarkan KUHP Nasional [PDF]
Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam mendekolonisasi dan menyelaraskan sistem hukum pidana nasional.
Surya Saputra, Doni +1 more
core
Buku ini mengkaji kedudukan hukum pidana adat dalam penegakan hukum dan relevansinya dengan pembaruan hukum pidana nasional. Eksistensi hukum pidana (RUU KUHP) Nasional tahun 2019. Penjelasan Pasal 2 ayat (!) RUU KUHP menerangkang: "...
Aria Zurnetti
core
Penerapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Berdasarkan KUHP Nasional terhadap Sanksi Adat
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memperkenalkan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Namun, pengakuan ini menimbulkan persoalan normatif ketika dihadapkan pada karakter hukum adat yang bersifat dinamis, tidak tertulis, dan berbasis nilai komunal, seperti pada Masyarakat Hukum ...
Ikhwannoor Hidayatullah, Ifrani Ifrani
openaire +1 more source
Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan Pidana: Perspektif KUHP Nasional dan Perbandingan
The aim of this article is to examine the function of amicus curiae in the criminal justice system. To analyse this issue, this article uses normative legal research method and two approaches, namely the statutes approach and the comparative approach with the current regulations concerning amicus curiae in The United States of America.
openaire +1 more source
Pembaruan hukum pidana KUHP Nasional menandai pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju sistem yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi tujuan. Salah satu pembaruan fundamental terletak pada perumusan pedoman pemidanaan dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 KUHP Nasional, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang ...
Nur Aripkah +2 more
openaire +1 more source
Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Mempidanakan (Studi Perbandingan antara KUHP dan Hukum Pidana Islam) [PDF]
Hasil penelitian ini mencoba membahas secara ringkas persamaan dan perbedaan antara hukum Pidana Islam dan hukum pidana Nasional, kemudian menganalisa Pasal-Pasal dalam KUHP yang menjadi pedoman bagi hukum pidana Nasional yang harus menjadi pokok ...
Yusrifar, Yusrifar
core +1 more source
PENGESAHAN KUHP BARU: ANTARA KEDAULATAN HUKUM NASIONAL DAN PELANGGARAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI
Tesis ini menganalisis kompleksitas pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru di Indonesia dari perspektif kedaulatan hukum nasional dan prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana politik hukum memfasilitasi klaim kedaulatan hukum nasional dalam pengesahan KUHP baru di tengah ...
Hidayatulloh, Arif Wahyudin +4 more
openaire +2 more sources
Sifat Lex Specialis Tindak Pidana Khusus Dalam KUHP Nasional [PDF]
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar KUHP dan memuat beberapa ketentuan-ketentuan khusus acara pidana.
Manangkabo, Ivana Nathasya
core
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN NASIONAL [PDF]
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI antara lain mempunyai fungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan pusat jejaring perpustakaan.
Perpustakaan Nasional RI, -
core

