Results 121 to 130 of about 304,694 (139)

Percobaan Tindak Pidana Pada Delik Terorisme Dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Karena tindakan terorisme merupakan tindakan yang sangat keji (super mala per se) dan dikecam keras oleh seluruh masyarakat (strong people comdemnation) terorisme telah menarik perhatian nasional dan internasional.
Christopher, Matthew
core  

Analisis Living Law dalam Masa Transisi Pemberlakuan KUHP Nasional

openaire   +1 more source

Diskrepansi Hukum Terhadap Tindakan Bagi Korporasi Pasca Berlakunya KUHP Nasional

openaire   +1 more source

Analisa Yurisdis Terhadap Ajaran Pembarengan Dalam KUHP Lama Dan KUHP Nasional [PDF]

Jurnal Ilmiah Kutei
Pemberangan tindak pidana atau “samenloop van strafbare feiten” atau “concursus”  merupakan salah satu ajaran yang dikenal dalam ilmu hukum pidana, dengan tujuan untuk memudahkan pemahanan para penegakkan hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana atau pemidanaan terhadap seorang yang melakukan satu tindak pidana sekaligus melanggar ...
Muhamad Hafiz Ingsaputro, Fransiscus Xaverius Watkat, Arie Tri Hartantyo, Muhammad Toha Ingratubun   +3 more
core   +3 more sources

Paradigma Baru Tindak pidana Korupsi Dalam KUHP Nasional [PDF]

Jurnal Suara Keadilan
Pengesahan pengeesahan KUHP Nasional menjadi sorotan publik. Salah satunya lantaran sejumlah pasal pada KUHP yang baru itu justru memangkas hukuman bagi para koruptor. Dua pasal dalam KUHP baru yang dinilai problematik yakni Pasal 603 dan Pasal 604. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normative (Legal Resarch ...
Dimas Akbar Sawung, Fariska Jihan Setiyowati, Mila Yusnika   +2 more
openaire   +2 more sources

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

Hukum Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Nasional

Hukum pidana di Indonesia membedakan hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus, hukum pidana umum merupakan seluruh pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana khusus diatur di luar KUHP atau diatur dalam undang-undang khusus.
exaly   +2 more sources

RANCANGAN KUHP NASIONAL MENGHINDARI PIDANA MATI

Jurnal Legislasi Indonesia, 2018
.
openaire   +1 more source

Pengaturan Euthanasia dalam KUHP WvS dan KUHP Nasional: Tinjauan Dogmatik dan Teoretik Berdasarkan Prinsip Lex Certa

Perkembangan teknologi kedokteran yang mampu memperpanjang fungsi biologis manusia menciptakan dilema hukum terkait hak untuk mati (right to die) dan pengakhiran penderitaan pasien terminal. Indonesia mengatur larangan euthanasia melalui Pasal 344 KUHP WvS dan Pasal 461 KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023).
Halimah Humayrah Tuanaya, Nursolihi Insani, Ary Oktaviyanti, Putri Amalia   +3 more
openaire   +1 more source

Makna Aturan Peralihan Sebagai Politik Hukum RUU KUHP (Transformasi dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional)

Jurnal Hukum Progresif, 2020
Akhmad Khalimy
exaly  

Aspek Hukum Pidana Dalam Pengembangan Blue Economy Implementasi KUHP Nasional 2023 Terhadap Kejahatan Lingkungan Laut

Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional
Zico Junius Fernando, Irfan Yafie Muhariza   +1 more
exaly