Results 61 to 70 of about 137 (108)
Relevansi Remisi Literasi Brasil untuk Pembaruan Hukum Pemasyarakatan di Indonesia
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menetapkan tiga syarat kumulatif remisi langsung di tingkat undang-undang, yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan penurunan tingkat risiko. Kedua syarat terakhir tidak ada dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 yang hingga kini belum direvisi.
null Icca Cahya Anggraeni +1 more
openaire +1 more source
Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola penciptaan, distribusi, dan konsumsi karya intelektual, sekaligus meningkatkan risiko pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Fahria Musa
doaj +1 more source
OPTIMALISASI POJOK HUKUM DIGITAL SEBAGAI MEDIA LITERASI HUKUM MASYARAKAT DESA PULAU TINGGI
ABSTRAKProgram kerja Pojok Hukum Digital yang dilaksanakan oleh TimKUKERTA MBKM Fakultas Hukum Universitas Riau di Desa PulauTinggi Tahun 2025 bertujuan meningkatkan literasi hukummasyarakat melalui media digital. Program ini menyediakaninformasi hukum dasar, panduan prosedur administrasi, dan kanalpenerimaan aduan hukum sederhana.
Mutiara Ramadhani +2 more
openaire +1 more source
Penguatan Literasi Digital Dalam Pencegahan Pelanggaran Hukum Siber (Cyber Law)
With the advancement of information technology that is increasingly influential, a new legal paradigm has emerged known as cyber law or telematics law. This study aims to understand the role of digital literacy in preventing cyber law violations. The approach to be used in this paper is a normative juridical approach (Legal Research).
Suryati Suryati +3 more
openaire +1 more source
Edukasi Anti-Hoax Untuk Remaja Desa: Perspektif Literasi Digital dan Hukum
Revolusi industri 4.0 mengonvergensikan antara manusia dan manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupannya. Bagaikan mata uang dengan dua sisi, teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan dampak positif atau justru negatif bagi manusia.
openaire +1 more source
PROSES LITERASI HUKUM ADAT KAMPUNG TARUNG NUSA TENGGARA TIMUR : UPAYA PENGAKUAN EKSISTENSI
Legal means to obtain the recognition of indigenous communities in Indonesia are still scattered in a number of different regulations. Law on Village 2014 also obligates the government to arrange the system to conduct legal acknowledgements for Adat ...
Miranda Risang Ayu Palar +1 more
doaj +1 more source
Membangun kesadaran hukum digital: Edukasi undang-undang informasi dan transaksi elektronik
Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik 19 UNISSULA tahun 2025 mengangkat tema "Kesadaran Hukum yang Penting bagi Masyarakat dalam Memahami UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)" yang dilaksanakan di Kelurahan Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk ...
Dannia Ayu Martina +10 more
doaj +1 more source
Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Papua: Problematika, Solusi, dan Reformasi
Pilkada langsung di Papua sering menghadapi masalah serius seperti konflik sosial, kecurangan, dan sengketa hasil yang berujung pada pemungutan suara ulang.
Saiful Anwar +2 more
doaj +1 more source
Telaah Kajian Buku Sumber dalam Literasi Hukum di Era Digital
Buku menjadi bagian penting dalam mencari sumber hukum saat kajian literatur, pergeseran zaman dan berkembangnya teknologi tidak menjadikan buku hilang posisi. Saat ini buku telah melakukan penyesuaian, hadir dalam bentuk fisik maupun non-fisik, sehingga dapat memudahkan pembaca saat mencari sumber.
Litya Surisdani Anggraeniko +3 more
openaire +1 more source
Kritik Sejarah dan Literasi terhadap Hukum Waris Islam dalam Pandangan David S. Powers
Conventionally speaking, the current Muslim law of inheritance is habitually considered as a sufficient and final form of legal formula that reflects the true spirit of Islamic Law ordained by God. The majority of Muslims currently are of belief that the
Safrudin Edi Wibowo
doaj +1 more source

