Results 71 to 80 of about 1,986 (121)
Informasi, 2005 Pada konteks manajemen, kepuasan konsumen merupakan kunci keberhasilan bagi provider jasa. Sekolah selaku lembaga pendidikan formal merupakan industri jasa yang semestinya harus memberikan pelayanan yang memuaskan kepada kliennya yaitu siswa dan ...
Moerdiyanto *
doaj +1 more source
PERAN PEMERINTAHAN DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN HUKUM (Role of Government in Legal Policy-Making)
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2017 Pemerintah sebagai pembentuk kebijakan terkadang menghasilkan kebijakan yang tidak menyentuh langsung kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.Birokrasi pemerintah memberi andil terhadap keterpurukan bangsa Indonesiadalam krisis yang berkepanjangan ...
Nizar Apriansyah
doaj +1 more source
Keterbatasan Ombudsman Menyelesaikan Perkara Korupsi Kolusi dan Nepotisme
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset PendidikanThe Ombudsman of the Republic of Indonesia, as an institution that assists in managing public services, plays an important role in the effective and efficient administration of public services. However, it is acknowledged that there are still issues in the implementation of public service oversight.
null Zulkifli +2 more
openaire +1 more source
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME [PDF]
, 2023 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewajiban penyelenggaran negara yang bersih bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme dan bagaimana peran serta masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan masyarakat terhadap ...
Lingkan P. A. Lengkong; Harly S. Muaja; Nelly Pinangkaan, Lingkan P. A. Lengkong; Harly S. Muaja; Nelly Pinangkaan
core
Epistemologi Filsafat Pancasila dalam Pembangunan Politik dan Hukum di Indonesia
Jurnal USM Law ReviewThis study aims to build a healthy political and legal life and democratization based on the elements and sources of truth of the epistemological values of Pancasila.
Anselmus Leduq +1 more
doaj +1 more source
Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan
Jurnal Konstitusi, 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan amanat reformasi 1998 yang menginginkan adanya penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejak dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Oly Viana Agustine +2 more
doaj +1 more source
KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 KKN adalah hal yang primitif dalam diri manusia dan akan selalu ada dan riil. Kelemahan iman dan tcrlalu meniper-turutkan hawa nalsu bisa mengakibatkan terpuruknya sikap moral dan mental yang baik. Untuk mengantisipasi tindakan korupsi, kolusi dan Nepotisme, diperlukan upaya-upaya konkrit berupa pendekatan preventif dan represif bagi kita semua ...
openaire +3 more sources
Representasi praktik nepotisme keluarga Jokowi pada sampul majalah Tempo
Comdent: Communication Student JournalLatar Belakang: Menjelang Pilpres 2024, praktik nepotisme yang dilakukan keluarga Jokowi semakin terang-terangan. Isu tersebut menjadi penting untuk dikaji karena mendapat banyak perhatian publik dan media massa, salah satunya Majalah Tempo. Tempo telah menyoroti isu tersebut sebagai laporan utama dengan sampul majalah yang multitafsir.
Lugina Nurul Ihsan +2 more
openaire +1 more source
Accelerating Islamic charities in Indonesia: zakat, sedekah and the immediacy of social media. [PDF]
South East Asia Res, 2020 Kailani N, Slama M.
europepmc +1 more source
Dark Jokes dalam komunikasi: Studi semiotika Roland Barthes
Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan HumanioraPenyebaran dark jokes melalui media sosial seperti Twitter, TikTok, dan Instagram mengalami peningkatan signifikan. Perbedaan karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, pengalaman trauma, dan intensitas penggunaan media sosial turut membentuk ...
Arnold Wilson +2 more
doaj +1 more source