Results 91 to 100 of about 286,256 (147)

POLITIK HUKUM PENGATURAN UNSUR PIMPINAN PARTAI POLITIK

Perspektif Hukum, 2017
<em>Political party is a precondition for democracy. Political party should receive public trust to exist as the people’s representative. Indonesian politics today distrusts the political party. Because of commiting criminal offense such as corruption, many politicians are prosecuted.
openaire   +2 more sources

INSTITUSIONALISASI PARTAI POLITIK INDONESIA PASCA REFORMASI (1999-2014

, 2015
--Gema reformasi yang terus menggaung sejak pertama kali digulirkan 1998 terus membawa perubahan dalam sistem politik Indonesia. \ud satu dampak perubahan yang paling terasa dalam sistem politik dengan berubahnya tatanan politik authoritarian kearah ...
Andi Ali Armunanto
core  

Pengantar hukum partai politik

, 2020
Berisi tentang perkembangan partai politik dan dinamika pemilu di negeri ini yang pada intinya membahas secara mendalam tentang definisi, sejarah partai politik, dasar hukum pengaturan partai politik, asas partai politik, ideologi partai politik, fungsi ...
JURDI, Fajlurrahman, Fajlurrahman Jurdi
core  

Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Kader Partai (Studi Kasus Partai Gerindra Kota Malang Tahun 2013) [PDF]

, 2014
P enelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian adalah pendidikan politik kader. Partai politik mempunyai banyak fungsi yaitu pendidikan politik, baik untuk kader maupun masyarakat.
Multazam, Muhammad
core  

MENDORONG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGATURAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Mimbar Hukum, 2017
A political party is one of the tools of democracy in any country that serves to distribute the aspirations of the people to the government, political education, and the others.
Sekar Anggun Gading Pinilih
doaj   +1 more source

MEMBANGUN DEMOKRASI DI ATAS KEPENTINGAN RAKYAT (ILUSI KEPENTINGAN RAKYAT)

Justitia Et Pax, 2017
Political party plays an important role in the democratic process of a country due to its role as a political infrastructure in an attempt to print a cadre of state leaders in the executive and legislative branches, which is a political suprastructure ...
Bibianus Hengky Widhi Antoro
doaj   +1 more source

REGULASI PARTAI POLITIK DALAM MEWUJUDKAN PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK

Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2012
<p>Partai poli Ɵ k adalah pilar dari sistem demokrasi, sepak-terjang partai poli Ɵ k merupakan variabel yang mempengaruhi kualitas demokrasi. Jika partai poli Ɵ k menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, kualitas demokrasi akan menjadi baik. Begitu pula sebaliknya.Namun realitas yang berkembang saat ini menunjukan lemahnya kelembagaan partai ...
openaire   +2 more sources

IKLAN PARTAI POLITIK DAN POLITIK MEDIA

Jurnal Visi Komunikasi, 2014
Democratic National [NasDem] including a relatively new party stands now moreincentive to introduce her figure in the community by providing the intake-intake advertising invarious ways. At a time when society lost amid a crisis of confidence in the political world,NasDem born as an alternative option.
openaire   +1 more source

Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between politik aliran and ’Philippinisation’ [PDF]

Surprisingly, the outcome of the 1999 and 2004 elections in Indonesia and the resultant constellation of political parties are reminiscent of the first Indonesian parliamentary democracy of the 1950s.
Andreas Ufen
core  

Legitimitasi Konstitusional dan Perilaku Kelembagaan Parpol dalam Calon Tunggal Pilkada 2024

Jurnal Konstitusi
Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, fenomena calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) meningkat secara signifikan.
Elva Imeldatur Rohmah
doaj   +1 more source