Results 121 to 130 of about 55,566 (202)
Politik Hukum Pengaturan Unsur Pimpinan Partai Politik
Perspektif Hukum, 2016 Political party is a precondition for democracy. Political party should receive public trust to exist as the people’s representative. Indonesian politics today distrusts the political party. Because of commiting criminal offense such as corruption, many politicians are prosecuted.
openaire +1 more source
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana [PDF]
, 2014 Political party is a legal entity organization. It can take legal actions through the organs of the political party. This writing intent on knowing whether political party belongs to law institution/body or not which can be asked for the criminal ...
Wahyu, W. (Wahyu)
core
Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat
Fiat Justisia, 2014 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan hak recall partai politik sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Jenis penelitian ini adalah normatif, menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach)
Malicia Evendia
doaj
Komunikasi Politik Dakwah Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Legislatif 2009 [PDF]
, 2010 Pemilu legislatif 2009 diikuti oleh banyak partai politik yangmemunculkan persaingan ketatantara partai politik dalamperebutan suara. Serangkaian strategi, taktik, danmetode digunakan olehsemua partaipolitikuntukmemenangkan pemilu.
Aminulloh, A. (Akhirul)
core
Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein
, 2022 Jamaludin Ghafur
openalex +2 more sources
Identitas Politik Partai Keadilan Sejahtera
KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2018 This study discusses the political identity of Prosperous Justice Party (PKS). PKS is one of the parties based on Islam, but stands firmly in the auspices of the Unitary State of the Republic of Indonesia. PKS is born from harakah (movement), LDK-KAMMI-PK-PKS.
openaire +2 more sources
PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK
Yuridika, 2017 This study discusses the Dispute Parties in Indonesia, that is the arrangement of Law and Dispute Resolution Practice According to the Political Parties Act No. 2 Year 2011 concerning Political Parties, as well as the concept of management in the future.
openaire +3 more sources
Kristalisasi Fakisonalisme PKB dan PKNU Pasca Pemilihan Presiden 2004
Jurnal Transformative, 2018 Artikel ini mencoba untuk melacak kembali konseptualisasi faksi dalam studi partai politik. Faksionalisasi adalah fenomena yang sering hadir di tubuh partai politik. Dalam konteks partai di Indonesia, bentuk faksionalisasi terjadi di PKB.
Ahmad Zaki Fadlur Rohman
doaj