Results 31 to 40 of about 958 (102)

Pemakzulan Presiden di Indonesia Studi Putusan Final dan Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum

Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 2018
The Constitutional Court of the state institutionformed in the Third Amendment of the 1945Constitution has 4 (four) authorities and one obligation.The obligation of the Constitutional Court is to decidethe opinion of the DPR on alleged violations of lawcommitted by the President / or Vice President asstipulated in Article 7A and 7B of the 1945 ...
Uci Sanusi
openalex   +3 more sources

PEMAKZULAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DPR (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT): TEROBOS PAYUNG HUKUM DAN INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

CERMIN: Jurnal Penelitian
Hakim MK (Mahkamah Konstitusi) bersifat independen dan merdeka tanpa adanya pengaruh dan intervensi intern maupun ekstern dalam melakukan wewenangnya termasuk pada proses menguji Undang-Undang (judicial review). Salah seorang hakim MK di Indonesia bernama Aswanto mengalami pemberhentian dari jabatannya secara sepihak oleh lembaga yang dulu ...
Syokron Jazil, Doni Damara Eko Prasetyo
openalex   +3 more sources

PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

Justitia Et Pax, 2018
The President as the head of state has a great authority granted by the 1945 Constitution. The President may be dismissed in his term of office if he is treasonous against the state, corruption or bribery, other serious crimes, disgraceful acts, and no ...
Laurensius Arliman S
doaj   +1 more source

Mahkamah Konstitusi Dalam Konstruksi Sistem Peradilan Impeachment [PDF]

, 2014
Mahkamah Konstitusi merupakan institusi peradilan yang dipercaya oleh konstitusi (UUD 1945) untuk mengimplementasikan sistem peradilan impeachment.
Misranto, M. (Misranto)
core   +2 more sources

KEWENANGAN PEMAKZULAN TERHADAP KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI

Lex LATA, 2022
ABSTRAK:  Wabah pandemi virus covid-19 yang saat ini terjadi tidak hanya mempengaruhi aspek kesehatan masyarakat dibelahan dunia, melainkan juga menembus pula kehidupan sosial, ekonomi, politik dan bahkan hukum. Untuk meminimalisir kasus penularan covid-19 diberbagai daerah di Indonesia, pemerintah lewat Kemendagri membuat produk hukum yang berupa ...
Rio Muzani Rahmatullah, Suci Flambonita
openaire   +1 more source

KEKUATAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) TERHADAP PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 2023
Dalam sejarah Indonesia sebanyak 2 (dua) kali terjadi pemakzulan presiden hal tersebut terjadi sebelum amandemen UUD 1945.  Namun, setelah amandemen UUD 1945 belum pernah terjadi pemakzulan presiden di Indonesia. Proses pemakzulan presiden di Indonesia sesudah amandemen  mempunyai 3 (tiga) tahap, pertama, dari DPR meminta putusan kepada MK atas dugaan ...
Tasyukur, Muksalmina Muksalmina, Muksalmina Muksalmina, Nabhani Yustisi   +3 more
openalex   +3 more sources

Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif [PDF]

, 2012
Constitutionally Indonesia adopted a presidential system of government, proportional electoral system and embrace multi-party system. Until now, the democratic government built yet stable, this is not apart from the three buildings is not compatible. The
Saraswati, R. (Retno)
core   +2 more sources

Impeachment Presiden Dan/atau Wakil Presiden (Studi Perbandingan antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina) [PDF]

, 2016
Impeachment di Indonesia hanya dapat dilakukan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sedangan di Amerika Serikat dan Filipina, impeachment dapat dilakukan tidak hanya pada Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga pada pejabat publik lainnya ...
Hadi, S. (Syofyan)
core   +2 more sources

PUTUSAN FINAL MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

Jurnal Legislasi Indonesia, 2018
Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat dalam melaksanakan kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai
Ali Marwan Hsb
openalex   +3 more sources

ANALISIS YURIDIS MEKANISME PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (SETELAH PERUBAHAN)

Jurnal Hukum, 2020
The term impeachment is not explicitly written in the constitution. In Big Indonesian Dictionary New Edition deposed mentioned is put positions; king abdicated. Prof. Jimly Asshiddiqie explained, impeachment is the uptake of the Arabic language which means derived from office. Or equal to the term 'impeachment ' in the constitution of Western countries.
Zainal Arifin
openalex   +3 more sources