PETITA, 2022 Sistem ketatanegaraan yang dibangun di dalam negara yang satu tidak selalu sama dengan sistem ketatanegaraan yang dibangun di negara lainnya, bahkan dalam batas tertentu perbedaan tersebut sering bersifat diametral antara satu dengan lainnya. Pada titik inilah perbandingan hukum tata negara menjadi suatu metode penelitian yang sangat penting.
Tat Marlina, Meidizon Meidizon
openaire +1 more source
MEKANISME PEMAKZULAN (IMPEACHMENT) PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 [PDF]
, 2016 ABSTRAKILHAM IMAMAN, MEKANISME PEMAKZULAN (IMPEACHMENT) PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDENOLEH MAJELIS PERMUSYAWARATANRAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANGDASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 1945 2016 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v. 59) pp., bibl.
Ilham Imaman
core
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 2017 Abstract: Impeachment is often interpreted as impeachment, whereas both are academically different. Impeachment is to demand the accountability of the president/ head of state in the context of parliamentary oversight to the president, if the president violates the law.
openaire +2 more sources
Pengujian Ketentuan Penghapusan Norma Dalam Undang-Undang [PDF]
, 2010 Theoretically and practically (judicial review), include two types, namely formal verification (formale toetsingrecht) and material verification (materielle toetsingrecht). The formal verification is an authority of assessing whether or not a legislative
Safa’at, M. A. (Muchamad)
core
Mekanisme Pemakzulan Presiden Dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik Dan Penegakan Konstitusi) [PDF]
, 2010 The Inquiry rights was the implementation of the oversight function of House Representative (DPR) to Presiden/and or Vice President. The use of inquiry right as a political strategy in impeachment mechanism to President/and or Vice President ...
Ulum, M. B. (Muhammad)
core
Pemberhentian Presiden Dan/atau Wakil Presiden dalam Kaitannya dengan Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis Indonesia [PDF]
, 2017 Terdapat 2 (dua) permasalahan yang berkaitan dengan alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dan model pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dianut di Indonesia berdasarkan UUDNRI 1945.
Miru, I. R. (Ikhsan)
core +2 more sources
TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PRAKTIK PEMAKZULAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA [PDF]
, 2021 WIDIA ASTUTI WIDIA ASTUTI
openalex +1 more source
Independensi Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Pemakzulan Presiden Dan/atau Wakil Presiden [PDF]
, 2014 It has been highlighted in the constitution that the Constitutional Court has one obligation to give verdict on the House of Representatives' (DPR) opinion regarding the impeachment of the president and/or the vice president.
Wahid, A. (Abdul)
core
Analisis Yuridis Normatif Perbandingan Prosedur Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatannya antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan [PDF]
, 2015 The state is a phenomenon that is a legal entity that is a corporation, as a legal entity state is the personification of the order of national law which form a community, Impeachment president in the State of Indonesia, the United States and South Korea
Marpaung, L. A. (Lintje)
core +1 more source
Politieke Beslissing Dalam Pemakzulan Presiden Republik Indonesia
JURNAL CITA HUKUM, 2015 Abstrak: Politieke Beslissing Dalam Pemakzulan Presiden Republik Indonesia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi mendukung hukum Republik Indonesia mengalami perubahan yang maju dan lebih baik, terutama dalam hukum pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden Republik Indonesia yang diatur oleh Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945, amanat peraturan perundang-undangan
openaire +2 more sources