Results 71 to 80 of about 958 (102)

EKSISTENSI KEDUDUKAN SERTA PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMAKZULAN (IMPEACHMENT) PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UUD NRI 1945 [PDF]

, 2023
Nisa Nur Islami, Agus Riwanto
openalex   +1 more source

Penerapan Pasal Pemakzulan dalam Upaya Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatan

Jurnal Hukum Sasana
Presiden sebagai pemegang mandat dari rakyat memiliki kewenangan besar yang diberikan oleh UUD 1945. Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, UUD 1945 mengatur kondisi seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk dapat diberhentikan dalam masa jabatan. UUD 1945 Pasal 7A Pasal 7B, Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) mengatur Presiden
Ofis Rikardo
openalex   +3 more sources

Tinjauan Yuridis Keputusan Presiden Nomor 159/m Tahun 2011 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 79/puu-ix/2011 [PDF]

, 2013
SiPada artikel ini, penulis mengangkat judul Tinjauan Yuridis Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Risalah Sidang Perkara 79/PUU-IX/2011.
Ratnadi, C. (Cyntia)
core  

Refraksi Dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi [PDF]

, 2015
The Justice appointment of The Constitutional Court is an entry point of the independence and impartiality of The Constitutional Court in Indonesia. There is some refraction on the mechanism of the Justice appointment of The Constitutional Court either ...
Fajriyah, M. (Mira)
core  

Konflik Elite dan Perebutan Otoritas: Periode Akhir Kerajaan Bone, 1946-1951 [PDF]

, 2018
Studi ini mengungkap tentang konflik lokal dan kondisi sosial-politik yang terjadi di wilayah Kerajaan Bone pada awal kemerdekaan. Topik ini memiliki urgensi tentang diskursus konsep negara dan perebutan otoritas yang mewarnai perjalanan sejarah daerah ...
Subarman, S. (Subarman)
core  

Pro-Kontra Dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu [PDF]

, 2013
Pros and cons of the authority to deal with judicial constitutionality review of Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) either from fellow judges of the Constitutional Court (MK) or from the world of legal science is acceptable.
Muda, I. (Iskandar)
core  

Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensil di Indonesia [PDF]

, 2016
Koalisi Partai Politik Indonesia dalam sistem presidensil memberikan gambaran bahwa kekuasaan presiden bisa terkooptasi atau terbatas dikarenakan adanya kompromikompromi politik antarpartai politik dan Presiden yang tergabung dalam koalisi pemerintah ...
Wospakrik, D. (Decky)
core  

Krisis Legitimasi SBY [PDF]

, 2011
Hujatan yang banyak diarahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sesungguhnya mencerminkan tingkat legitimasi Presiden.
Hasan, Halili
core  

Implementasi Pasal 57 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Berkenaan dengan Pemilihan Penyedia Barang/jasa Pemerintah (Studi di Balitas Malang) [PDF]

, 2013
RadiansYudha Pradipta, Hukum Administrasi Negara, Fakultas HukumUniversitas Brawijaya, Juli 2013, Implementasi Pasal 57 Peraturan Presiden No. 70Tahun 2012 Berkenaan dengan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Studi diBalitas Malang)Dalam ...
P, R. Y. (Radians)
core   +1 more source

Supremasi Hukum dalam Proses dan Mekanisme Impeachmentmenurut UUD Tahun 1945 [PDF]

, 2014
Impeachment merupakan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang melibatkan tiga lembaga negara yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR dimana hasil dari impeachment yang dilakukan salah satu dari ketiga lembaga ...
Helmi, H. (Helmi)
core