Results 71 to 80 of about 547 (115)

GLOBALISASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2016
Substansi pembaharuan hukum ekonomi nasional harus bersendikan Pancasila dan UUD 1945. Idealnya dalam implementasi, hukum ekonomi nasional harus dapat mengakomodasi kepentingan pasar kapitalistik dan ekonomi pasar sosial secara proporsional.
M. Doing
doaj   +1 more source

Pembaharuan Hukum Waris Islam di Turki

open access: yesAsy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam, 2019
It is inevitable that a legal enactment, or reform of Islamic family law in various Muslim countries or countries with a majority Muslim population in the world. This is because the existing law (valid) is still not revealed or has been revealed but is considered not in accordance with the era anymore, due to the different “context” between the past ...
openaire   +2 more sources

PEMBAHARUAN HUKUM AGRARIADALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

open access: yesDIVERSI : Jurnal Hukum, 2018
Sustainable development especially in the field of agrarian law reform in Indonesia is very necessary. To mind the land issue is very urgent and is important to the rule in land regulation of law which is complete. To reduce disputes against former land leasehold, it is necessary to agrarian reform which means a continuous ...
openaire   +3 more sources

ARAH BARU METODE PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

open access: yesEl-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2022
Abstract Islamic law has a theological dimension that is different from the terminology of modern jurisprudence. The sacred value in Islamic law makes people feel afraid to make a revolution against the existing fiqh rules. Whereas in certain circumstances, Islamic law can change according to the demands of the benefit, such as the appearance of ...
openaire   +1 more source

Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Dalam Dinamika Keadilan Restoratif

open access: yesJurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2019
Pembaruan hukum pidana dalam konteks tindak pidana korupsi pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural ...
Nunung Nugroho
doaj   +1 more source

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP UNIDROIT DAN KONVENSI INTERNASIONAL TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM KONTRAK INDONESIA

open access: yesJurnal Litigasi, 2016
The development of business transaction require a new national contract law. Correspondingly, the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the International Convention on the sale of Goods (UNCITRAL CISG 1980) sets out principles ...
An An Chandrawulan
doaj   +1 more source

PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DAN LAPANGAN IJTIHAD

open access: yesMISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah, 2016
Hukum Islam telah diprogram oleh Allah Swt untuk selalu  tampil di suatu masa, di mana kemajuan dalam kehidupan manusia sampai pada tataran puncak. Pada taraf itulah tentunya akan banyak masalah baru yang muncul yang akan dihadapi oleh umat manusia dan bisa terjadi di mana hukumnya tidak atau belum diketemukan baik di dalam al-Qur‟an mauun di dalam ...
openaire   +1 more source

Sistem Ketatanegaraan Maroko sebagai Negara Islam

open access: yesVerfassung
Artikel ini menganalisis bagaimana sistem ketatanegaraan serta isu-isu yang berkembang di negara Maroko sebagai negara Islam. Jenis penelitian yang digunakan di dalam artikel ini termasuk sebagai socio-legal studies.
Rifani Nurhidayah   +2 more
doaj   +1 more source

KRIMINALISASI KEBIJAKAN PEJABAT PUBLIK DALAM HUKUM PIDANA

open access: yesUIR Law Review
Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang cara penyelesaian terhadap kriminalisasi kebijakan pejabat publik. Pada konteks demokratisasi, Kebijakan pejabat publik lebih dipandang sebagai proses pengakomodasian kehendak berbagai stakeholder dalam ...
Abdul Mutalib
doaj   +1 more source

Pembaharuan Hukum Di Dalam Perjanjian Perkawinan

open access: yesalashriyyah, 2019
Marriage Agreement has been regulated in Law Number 1 of 1974 specifically article 29. Marriage Agreement is the right of each party to enter into a marriage agreement. The background of entering into an agreement is their respective rights. With the holding of the Marriage Agreement there is legal certainty about what was promised by them to do a ...
openaire   +2 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy