Results 61 to 70 of about 182,779 (163)

Analisis Fasilitas Ekonomi Pasca Pemekaran Wilayah Di Kabupaten Tulang Bawang Barat [PDF]

open access: yes, 2013
Tulang Bawang Barat merupakan kabupaten yang terbentuk karena pemekaran wilayah. Tujuan dari pemekaran wilayah adalah meningkatkan pelayanan publik, termasuk fasilitas ekonomi, seperti pasar, bank, koperasi, warung, warung makan. Penelitian ini bertujuan
Muta'ali, L. (Lutfhi)   +2 more
core  

Peran elite politik dalam pemekaran wilayah di Kabupaten Sumenep [PDF]

open access: yes, 2017
Dalam penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua masalah utama, yakni: Bagaimana peran elite politik dalam proses pemekaran kabupaten di Sumenep? Dan bagaimana langkah-langkah elite politik dalam mewujudkan pemekaran wilayah kabupaten kepulauan sumenep?
Syafi'ie, Mohammad
core   +1 more source

KONFLIK BATAS WILAYAH DAERAH PEMEKARAN KEPULAUAN SERIBU MENGANCAM KEAMANAN NASIONAL

open access: yesJurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 2022
Tulisan ini membahas konflik batas wilayah perairan pada daerah pemekaran Kepulauan Seribu. Konflik ini sengketa antara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Provinsi Banten mengenai batas wilayah lautnya, dimana diantara dua provinsi tersebut terdapat Kepulauan Seribu yang menjadi daerah pemekaran.
Syifa Haerunisa Putri Maharani   +2 more
openaire   +1 more source

Dinamika Sosial Terhadap Rencana Pemekaran Wilayah Tanah Duri [PDF]

open access: yes, 2015
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dinamika Sosial Rencana Pemekaran Wilayah Tanah Duri Di Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui penyebab munculnya wacana Pemekaran Kabupaten Enrekang serta untuk mengetahui kendala-kendala dalam merealisasikan ...
Akib, I. (Irwan), Muslimin, A. A. (Abd)
core  

Pengembangan Sistem Kelistrikan Tanah Merah Mempertimbangkan Energi Baru Terbarukan dan Emisi CO2

open access: yesJurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, 2023
Sistem kelistrikan di wilayah Papua masih memiliki rasio elektrifikasi sebesar 94% dengan biaya pokok penyediaan (BPP) yang tinggi, yaitu Rp3.041/kWh.
Amrisal Kamal Fajri   +4 more
doaj   +1 more source

PERKEMBANGAN KECAMATAN PAYA BAKONG PASCA PEMEKARAN WILAYAH 2002 - 2013 [PDF]

open access: yes, 2015
ABSTRAKKata Kunci : Perkembangan, Kecamatan dan Paya Bakong.Sejalan dengan desentralisasi dan otonomi daerah pemekaran wilayahmenjadi tolak ukur dalam menangani permasalahan sosial dan pembangunan sertamemanfaatkan sumber daya yang ada dalam upaya ...
RIDWAN
core  

IMPLIKASI PEMEKARAN DAERAH TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PANGANDARAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH [PDF]

open access: yes, 2016
Pemekaran daerah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran daerah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci
GALIH FAISHAL, NPM. 121000195
core  

IMPLIKASI DESA PANGANDARAN SEBAGAI DESA WISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT [PDF]

open access: yes, 2017
Pemekaran dalam prosesnya atas dasar demokrasi yang didalamnya syarat kepentingankepentingan politik. Kecenderungan elit politik yang syarat “kepentingan” menjadi dorongan mempeijuangkan pemekaran suatu wiayah hal ini mungkin pengaruh dari wilayah ...
Yegi Galih Amani, 111000012
core   +1 more source

TUJUAN OTONOMI DAERAH DAN ALASAN PEMEKARAN WILAYAH

open access: yesJurnal Pelangi, 2013
<em>Regional autonomy is the right, authority, and duties of the autonomous regions to organize and manage their own affairs and interests of local communities in accordance with the legislation. The purpose of regional autonomy under Law no.
openaire   +2 more sources

PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP WACANA PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR [PDF]

open access: yes, 2014
ixRAHMAD SAPUTRA2014ABSTRAKPERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP WACANA PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN ACEH BESARFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala. (x, 101), pp., bibl., app.(Dr. Mujibussalim, SH.,M.Hum dan Dr.
Rahmad Saputra
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy