Results 91 to 100 of about 1,209,875 (280)
Towards an Urban Political Ecology of Coastal Land Reclamation
Geo: Geography and Environment, Volume 13, Issue 1, January‐June 2026.Short Abstract In this paper, I suggest an urban political ecology of land reclamation, which focuses on the making of urban land. I consider the discursive, legal and material dimensions of coastal mega‐projects. This approach helps to comprehend the relations between imaginaries of coastal urbanism, spatial planning and regulations that co‐produce ...
Jonas Hein
wiley +1 more source
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 2014 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Sampel diambil secara
Agus Mulia Siregar
doaj +1 more source
Pemetaan Kebutuhan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak
Kanun, 2020 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan produk hukum daerah apa saja yang dapat mendorong upaya perwujudan kabupaten/kota layak anak.
Ahmad Saleh +2 more
doaj +1 more source
Building a Cleaner World [PDF]
, 2016 Korupsi dalam artian luas telah menembus semua zona dan lapisan hidup sosialmasyarakat. Suburnya korupsi mencerminkan lemahnya suatu sistem pemerintahan yangmemungkinkan tindakan koruptif yang merugikan banyak orang.
CHANG, W. (WILLIAM)
core
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN LANGKAT
Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 2022 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha yang berjalan di berbagai bidang usaha baik itu usaha kecil maupun besar. Dan UMKM ini memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, dikarenakan UMKM bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bisa ...
Siti Nurhalita, Imsar
semanticscholar +1 more source
Jurnal Bina Praja, 2012 Pembinaan, baru diatur secara eksplisit, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pada hakekatnya, merupakan pemberdayaan institusi Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga daerah, yang merupakan interpensi pusat terhadap pemerintah daerah, hal ini menunjukkan tidak ada kemandirian pemerintah daerah, ini kembali pada ...
openaire +2 more sources
Pelaksanaan fungsi pokok humas pemerintah pada lembaga pemerintah
PRofesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat, 2020 Fungsi humas dalam sebuah lembaga dapat menjadi sarana untuk mengoptimalkan pelayanan publik khususnya dalam penyebaran informasi. Sehingga jika dilakukan secara optimal, fungsi humas dapat meningkatkan kinerja lembaga juga kepercayaan publik. Kendala dalam pelaksanaan fungsi humas pemerintah harus segera diminimalisir, agar tidak berakibat pada ...
openaire +2 more sources
People and Nature, Volume 7, Issue 6, Page 1443-1463, June 2025.Abstract The Indonesian government has scaled up its devolution of forest management to local communities in the form of social forestry, with the aim of improving forest management while delivering nature‐based well‐being (including livelihood) benefits for local communities.
Tessa D. Toumbourou +17 more
wiley +1 more source
Respon Pemerintah Indonesia dalam Menyikapi Keberadaan ISIS di Indonesia
Jurnal Review Politik, 2020 Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan respon pemerintah Indonesia dalam menyikapi keberadaan Islam Irak dan Suriah atau ISIS yang memiliki ideologi yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia.
Nur Azizah +2 more
doaj +1 more source
KOMUNIKA, 2023 The purposes of this study to see how the implementation of public communication management carried out by the City Government of Medan (Pemko Medan), regarding the transfer of secondary education authority based on Law no. 23 of 2014.
K. Pemerintah +10 more
semanticscholar +1 more source