TRANSFORMASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI KEBIJAKAN PEMERINTAH DI INDONESIA MENUJU GENERASI EMAS 2045
Jurnal Kebijakan Pemerintahan________________________________________________________________________________________ Abstract The current challenges of character building include moral and ethical crises due to technological advances, as well as gaps in values and labor
Anis Maisaroh, S. Untari
semanticscholar +1 more source
Penelitian ini membahas tentang kebijakan pemerintah terkait Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) sebagai bentuk perubahan dari Ujian Nasional (UN) di Indonesia.
Achmat Taufiq +3 more
semanticscholar +1 more source
Penguatan Good Governance: Pengalaman Penerapan Electronic Government Pemerintah Daerah Di Indonesia
Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi dan KeuanganReformasi sistem informasi keuangan merupakan bagian dari New Public Management (NPM) telah banyak terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Praktik NPM juga terjadi di pemerintahan yang berfokus pada efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan ...
Wuryan Andayani +5 more
semanticscholar +1 more source
Harmonisasi Masyarakat Dan Pemerintah Untuk Mengatasi Deforestasi Di Selatan Tulungagung
Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, 2023Deforestation is a forest condition where the forest has decreased due to human activities. The damage caused will have environmental and social impacts that will be felt by the community.
Harmonisasi Masyarakat +12 more
semanticscholar +1 more source
KARAKTERISTIK PEMERINTAH, TEMUAN AUDIT DAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
JURNAL FAIRNESS, 2021This study aims to examine the effect of measures of government characteristics and audit findings on the financial performance of the district/city government of Bengkulu Province. The government characteristics observed consist of the size of government, regional wealth, dependence on central funds, administrative age, and balance funds.The subjects ...
Afriansyah, Berli +2 more
openaire +1 more source
Hubungan Politik Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Governance, 2018Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan implementasi dari Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah. Melalui desentralisasi bahwa pemberian kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan di daerah berdasarkan aspirasi masyarakat, yang didasarkan pada Undang -
openaire +1 more source
Analisis Pengangguran dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Perekonomian Indonesia
Jurnal Riset Ekonomi dan AkuntansiThis research analyzes the unemployment rate in Indonesia and the impact of government policies on the national economy. Unemployment is a significant economic problem in Indonesia, with various factors influencing it, including population growth ...
A. Pengangguran +3 more
semanticscholar +1 more source
Revitalisasi Kehumasan Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kota Pekanbaru) [PDF]
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan atas peran aktif humas dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai amanat Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam SKB Tiga Menteri tentang Revitalisasi Kehumasan.Permenpan 30/2011 sebagai salah satu pedoman kehumasan pemerintah menjelaskan bahwa reformasi birokrasi menginginkan transparansi ...
openaire
ANALISIS INTERDEPENDENSI PENDAPATAN PEMERINTAH DENGAN PENGELUARAN PEMERINTAH
2020This research examines the interdependence analysis of government income to government expenditure in Indonesia, in which problems arise in this study is that government expenditure is always greater than the government income, although government income in a given year is greater than government expenditure.This research aims to look at the pattern or
openaire +1 more source
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM DANA GEMPA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DI PEMERINTAH KOTA PADANG [PDF]
Pengelolaan keuangan negara dan daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Untuk menentukan masalah kedudukan keuangan negara dan keuangan daerah seharusnya diletakkan dalam konteks ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia.
openaire

