Fungsi dan Peranan Pemangku Adat Rantau Singingi Kabupaten Kuantan Singingi
Rantau Singingi sebagai bekas wilayah “Zelf Bestuur van Singingi”,sangat dihormati dan diakui keberadaannya oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.Adat sebagai sumber hukum yang hidup (living law),dan berkembang dalam masyarakat adat yang berisikan ...
Raja Amin
doaj
This article aims to explain collaborative governance in Mount Sinabung disaster preparedness, focusing on the collaborative process. The problem centers on the Disaster Resilient Village which was formed by the Karo Regency BPBD, but during its ...
Evi Yunita Kurniaty +3 more
doaj +1 more source
Food security remains a persistent challenge in Central Lombok Regency due to climate vulnerability, land-use change, and overreliance on rice as the dominant staple crop.
Lalu Ahmad Murdhani +3 more
doaj +1 more source
PERAN HUMAS DI DPRD KOTA SURAKARTA DALAM MONITORING ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI MEDIA CETAK LOKAL MAUPUN NASIONAL [PDF]
Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja. Pemerintahan pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud ...
Permatasari, Lita Dyah Widhi
core
Governance Innovation Through SiMAWAS
Digital transformation in the public administration sector has triggered significant changes in governance, with a focus on improving transparency, efficiency, and strengthening public trust through the implementation of e-Government initiatives.
Bagas Adi Purwanto +3 more
doaj +1 more source
Peran Komunikasi Pemerintahan terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bersumber Anggaran Pembiayaan Negara [PDF]
Peran Komunikasi Pemerintahan terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bersumber Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN), diSuco Meligo Administrador Sub-distrito Cailaco Distrito Bobonaro.
Mau, J. A. (Jose)
core
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Berdasarkan peraturan No. 72 tahun 2005 tentang Desa menegaskan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
openaire +1 more source
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Inspektorat Daerah dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Semarang [PDF]
Tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan untuk mengetahui hambatan-hambatan ...
Untung Dwi Hananto, Henny Juliani, Muhammad Andi Yhuniar*
core
Jaringan Aktor dalam Tata Kelola Kolaborasi Industri Pariwisata di Kabupaten Kuningan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan jaringan aktor dalam tata kelola kolaborasi industri pariwisata dengan mengidentifikasi siapa saja aktor yang terlibat dan seberapa besar peran jaringan aktor tersebut dalam pencapaian ...
Anwar Rosshad +2 more
doaj +1 more source
Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara [PDF]
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang: 1) Bagaimanakah implikasi UU Administrasi Pemerintahan terhadap fungsi PTUN, apakah keberadaan UU Administrasi Pemerintahan memperlemah atau memperkuat fungsi PTUN sebagai lembaga pengawasan ...
Harjiyatni, F. R. (Francisca) +1 more
core

