Results 1 to 10 of about 30,243 (64)
Era digital menuntut pemerintahan daerah menjadi lebih inovatif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahannya. Inovasi menjadi keniscayaan dalam perumusan kebijakan agar lebih berkualitas dan implementatif, penyediaan layanan menjadi lebih prima ...
Herie Saksono
doaj +5 more sources
Lahirnya berbagai produk hukum daerah terkait pengelolaan Zakat, salah satunya Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, berpotensi menimbulkan suatu permasalahan, seperti berkaitan dengan implementasi prinsip ...
Nuvazria Achir, Mohamad Hidayat Muhtar
doaj +2 more sources
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh optimisme dan inovatif terhadap kemudahan yang dirasakan pada penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penelitian ini mengaplikasikan penelitian kuantitatif dengan menghimpun data melalui survei.
Avina Firliyani Vanesha +2 more
openaire +1 more source
Pembentukan daerah otonom melalui desentralisasi pada hakikatnya adalah untuk menciptakan efisiensi dan inovasi dalam pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa pemikiran tentang reformasi pemerintah daerah dan beberapa pemikiran tentang ...
Sedarmayanti Sedarmayanti
doaj +1 more source
Otonomi Daerah dan Kapasitas Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS)
PADS selama ini telah dianggap sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan otonomi di daerah, sehingga memiliki nilai strategis. Namun pada saat yang bersamaan, PADS juga selalu identik dengan kekurang mampuan daerah yang bersangkutan.
Desi Fernanda
doaj +1 more source
Liberalisme menyambut baik cara yang paling memungkinkan bagi aktor non-negara (pemerintah nasional) untuk terlibat dalam urusan luar negeri. Duchacek dan Soldatos menekankan tesis ini dalam artikelnya masing-masing tentang peran kuat negara federal yang
Risya Septiarika
doaj +1 more source
Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Inovatif dan Kolaboratif Dimasa Pandemi Covid 19 di Kota Cimahi
Dampak wabah Pandemi covid 19 di Indonesia secara umum telah berdampak kepada semua sector kehidupan masyarakat salah satu sektornya adalah pelayanan Masyarakat dibatasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan diruang-ruang publik, dan membatasi ijin operasional perkantoran, serta membatasi pegawai-pegawai yang masuk kantor, hanya diijinkan 50 % dari jumlah ...
openaire +1 more source
The Capacity Building For Democratic Developmental Local Governance
Desentralisasi dianggap sebagai pilar utama dalam promosi demokrasi di negara berkembang. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa yang diharapkan oleh masyarakat bukan semata-mata proses yang demokratis, tetapi juga perdamaian dan peningkatan pendapatan ekonomi
Hirotsune Kimura
doaj +1 more source
Deregulasi Dan Debirokratisasi Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan [PDF]
Desentralisasi pelayanan publik untuk mewakili upaya pemerintah setempat untuk membuat debirokratisasi. Melalui konsep menemukan kembali pemerintah yang dapat digunakan untuk reformasi birokrasi dalam pengelolaan pelayanan publik.
Purwadi, A. (Ari)
core +3 more sources
Menuju Desa yang Maju, Kuat, Mandiri, dan Demokratis melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa [PDF]
Desa merupakan bagian birokrasi Negara yang menjalankan birokratisasi di desa. Pasca kemerdekaan eksistensi desa tetap dipertahankan dengan jumlah sampai sekarang 73.000 desa dan 8.000 kelurahan.
Yarni, M. (Meri)
core

