Results 1 to 10 of about 30,243 (64)

Innovation Hub

open access: yesNakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020
Era digital menuntut pemerintahan daerah menjadi lebih inovatif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahannya. Inovasi menjadi keniscayaan dalam perumusan kebijakan agar lebih berkualitas dan implementatif, penyediaan layanan menjadi lebih prima ...
Herie Saksono
doaj   +5 more sources

Analisis Inovatif Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik

open access: yesAl-Mizan, 2023
Lahirnya berbagai produk hukum daerah terkait pengelolaan Zakat, salah satunya Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, berpotensi menimbulkan suatu permasalahan, seperti berkaitan dengan implementasi prinsip ...
Nuvazria Achir, Mohamad Hidayat Muhtar
doaj   +2 more sources

Pengaruh Sikap Optimisme dan Inovatif terhadap Kemudahan yang Dirasakan (Perceived Ease of Use) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

open access: yesKhatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik, 2022
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh optimisme dan inovatif terhadap kemudahan yang dirasakan pada penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penelitian ini mengaplikasikan penelitian kuantitatif dengan menghimpun data melalui survei.
Avina Firliyani Vanesha   +2 more
openaire   +1 more source

Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Kinerja dan Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik Di era Baru Pemerintahan

open access: yesJurnal Wacana Kinerja, 2020
Pembentukan daerah otonom melalui desentralisasi pada hakikatnya adalah untuk menciptakan efisiensi dan inovasi dalam pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa pemikiran tentang reformasi pemerintah daerah dan beberapa pemikiran tentang ...
Sedarmayanti Sedarmayanti
doaj   +1 more source

Otonomi Daerah dan Kapasitas Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS)

open access: yesJurnal Wacana Kinerja, 2020
PADS selama ini telah dianggap sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan otonomi di daerah, sehingga memiliki nilai strategis. Namun pada saat yang bersamaan, PADS juga selalu identik dengan kekurang mampuan daerah yang bersangkutan.
Desi Fernanda
doaj   +1 more source

Advokasi Kebijakan dalam Kerjasama Smart City Bandung dan Seoul lewat Kemitraan Sister City tahun 2016-2019

open access: yesKhazanah Sosial, 2020
Liberalisme menyambut baik cara yang paling memungkinkan bagi aktor non-negara (pemerintah nasional) untuk terlibat dalam urusan luar negeri. Duchacek dan Soldatos menekankan tesis ini dalam artikelnya masing-masing tentang peran kuat negara federal yang
Risya Septiarika
doaj   +1 more source

Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Inovatif dan Kolaboratif Dimasa Pandemi Covid 19 di Kota Cimahi

open access: yesJurnal Media Birokrasi, 2022
Dampak wabah Pandemi covid 19 di Indonesia secara umum telah berdampak kepada semua sector kehidupan masyarakat salah satu sektornya adalah pelayanan Masyarakat dibatasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan diruang-ruang publik, dan membatasi ijin operasional perkantoran, serta membatasi pegawai-pegawai yang masuk kantor, hanya diijinkan 50 % dari jumlah ...
openaire   +1 more source

The Capacity Building For Democratic Developmental Local Governance

open access: yesJKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 2015
Desentralisasi dianggap sebagai pilar utama dalam promosi demokrasi di negara berkembang. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa yang diharapkan oleh masyarakat bukan semata-mata proses yang demokratis, tetapi juga perdamaian dan peningkatan pendapatan ekonomi
Hirotsune Kimura
doaj   +1 more source

Deregulasi Dan Debirokratisasi Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan [PDF]

open access: yes, 2011
Desentralisasi pelayanan publik untuk mewakili upaya pemerintah setempat untuk membuat debirokratisasi. Melalui konsep menemukan kembali pemerintah yang dapat digunakan untuk reformasi birokrasi dalam pengelolaan pelayanan publik.
Purwadi, A. (Ari)
core   +3 more sources

Menuju Desa yang Maju, Kuat, Mandiri, dan Demokratis melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa [PDF]

open access: yes, 2014
Desa merupakan bagian birokrasi Negara yang menjalankan birokratisasi di desa. Pasca kemerdekaan eksistensi desa tetap dipertahankan dengan jumlah sampai sekarang 73.000 desa dan 8.000 kelurahan.
Yarni, M. (Meri)
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy