Results 1 to 10 of about 415 (111)
Model Kelembagaan Pemerintahan Desa
Pemerintah Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Arif Zainudin
doaj +3 more sources
Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Lahirnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, memposisikan desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Adanya undang-undang desa juga memberikan kejelasan tentang posisi dan juga kewenangan pemerintah desa dalam mengelola urusan rumah ...
Mayuko Galuh Mahardika, Heru Suseno
doaj +4 more sources
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA: STUDI KASUS PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA MEKKATTA, KABUPATEN MAJENE
Manajemen sangat dibutuhkan dalam segala hal, utamanya dalam pengelolaan pemerintahan Desa, Desa memiliki banyak persoalan mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, keuangan desa dan lain-lain, dengan adanya manajemen pemerintahan desa yang baik ...
Rahmayandi Mulda +2 more
doaj +2 more sources
SINERGITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
The synergy between the Village Head and the Village Consultative Body (BPD) in the Process of Forming Village Regulations, is manifested in the form of partnership, where the position between the Village Consultative Body (BPD) and the Village Government is in line with the authority possessed in different formations, starting from the stages of ...
exaly +4 more sources
REFORMASI BIROKRASI DESA MENUJU PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS
k Eventhough The Village has important and strategic role in the structure of government in Indonesia, but in the past regime (New Order Era) It is placed as objects rather than subjects of power.
Kemas Arsyad Somad
doaj +2 more sources
Sebagai salah satu lembaga yang sering berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat pemerintah desa memerlukan adanya tatakelola teknologi informasi yang baik untuk mendukung kerja pemerintahan desa.
Hendri Irawan +2 more
doaj +1 more source
Nepotisme dalam Pemerintahan Desa
Praktik nepotisme mewarnai penyelenggaraan pemerintahan Desa Serosah masa 2015-2021. Tindakan nepotisme dilakukan ketika ada proses rekrutmen dan proses seleksi untuk suatu jabatan. Nepotisme memiliki dua perspektif yaitu dari perspektif bentuk hubungannya (Kinshipism, Familism, Clanism, Patriotism, Racism, Sexism, Planetism) dan dari perspektif etis ...
Fhisilmi Kaffah +3 more
openaire +4 more sources
Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Anti Korupsi di Desa Watesari Sidoarjo
Tata kelola pemerintahan tidak hanya menjadi kajian yang dilematis di ranah pemerintahan pusat dan daerah, namun juga di taraf pemerintahan desa. Kebijakan pembangunan dengan memberikan dana desa di setiap desa di ilayah Republik Indonesa membuat tidak ...
Ahmad Sufaidi +2 more
doaj +1 more source
Tulisan ini hendak mengkaji pemanfaatan E-Government (Electronic Government) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan menggunakan perspektif yuridis. berupa pengaturan yang sudah ada pada tingkat nasional atau pusat serta saran tindak bagi daerah dalam rangka mengimplementasikan E-Government, terutama pijakan awalnya berupa suatu ...
Alif alfian nasir +2 more
openaire +1 more source
Artikel ini mengeksplorasi relasi antara Pemerintah Kalurahan Bleberan dengan BUM Desa Sejahtera menggunakan perspektif governance dan perspektif hybrid institutions. BUM Desa Sejahtera merupakan salah satu BUM Desa sukses di Kabupaten Gunungkidul dalam mengelola sumber daya, sehingga menarik untuk diteliti dengan menggunakan perspektif governance dan ...
Condrodewi Puspitasari +3 more
openaire +1 more source

