Results 121 to 130 of about 459,502 (149)

KEWENANGAN PENDAMPING DESA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu, 2022
Siti Nurhalimah, Ibnu Supriyadi
openaire   +1 more source

SMART GOVERNANCE: PROGRAM TRANSFORMASIONAL DIGITAL NASIONAL MELALUI DESA, SIAPKAH INDONESIA?

IBLAM Law Review
Smart Governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik.
Tiyar Cahya, Umar Aris, Resi Pranacitra, Suriyanto Suriyanto, Wishnu Dewanto   +4 more
doaj  

ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN PERWUJUDAN GOOD GEVERNANCE PEMERINTAHAN DAERAH

, 2017
 Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ...
Sudaryanto, Edy
core  

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI PEMERINTAHAN TERENDAH DI KOTA PARIAMAN [PDF]

, 2017
Pemerintahan terendah merupakan pemerintahan yang harus ada baik di kabupaten atau kota, pemerintahan terendah memiliki hak otonom tersendiri dibawah lingkup kerja kecamatan kecuali kelurahan yang tidak memiliki hak otonom. Secara umum di Indonesia dikenal pemerintahan terendahnya adalah Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 ...
M, Sri Ratu Basri
core   +2 more sources

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

Penguatan Kelembagaan Desa Melalui Peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa dan Memasukkan Unsur ASN dalam Pemerintahan Desa

WELFARE STATE Jurnal Hukum, 2022
Village Government with the promulgation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages clearly indicates that there are efforts to strengthen village institutions or the existence of villages is very large and strategic in development and realizing welfare for the people.
openaire   +1 more source

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa

2023
Setiap negara memiliki pemerintahan, gunamelakukan pemerintahan yang efektif dan efesien maka dibentuk pemerintahan daerah. Setiap pemerintahan yang dilakuan akan menggunakan kebijakan otonami daerah yang berisikan tata cara pengisian rumah tangga daerah.
openaire   +1 more source

Determinan Akuntabilitas Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Barat

E-Jurnal Akuntansi, 2021
Dwi Putra Buana Sakti, Endar Pituringsih
exaly  

Good Government Governance, Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Manajerial Penyelenggara Pemerintahan Desa

E-Jurnal Akuntansi, 2021
I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri
exaly  

Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa

2020
openaire   +1 more source

KEDUDUKAN BUMDES DALAM PEMERINTAHAN DESA

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi desa yang berlandaskan    kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan BUMDes dalam struktur pemerintahan desa, peranannya dalam mendukung pembangunan ekonomi desa, serta hambatan yang dihadapi ...
Teofilus G. A. Rondonuwu, Lendy Siar, Josepus J. Pinori   +2 more
openaire   +1 more source