Results 1 to 10 of about 10,834 (85)
PEMETAAN KAWASAN PEDESAAN SEBAGAI PRIME MOVER KOMODITAS UNGGULAN DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG [PDF]
Jurnal Abdimas, 2011 Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa untuk menyusun perencanaan desa terpadu menggunakan pendekatan kewilayahan sangat dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan desa unggulan. Perencanaan desa terpadu ini akan diawali di Desa Jetis, dengan harapan
Rofi Wahanisa +2 more
doaj +2 more sources
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020 Era digital menuntut pemerintahan daerah menjadi lebih inovatif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahannya. Inovasi menjadi keniscayaan dalam perumusan kebijakan agar lebih berkualitas dan implementatif, penyediaan layanan menjadi lebih prima ...
Herie Saksono
doaj +3 more sources
Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanganan COVID 19 di Kota Pekanbaru
Jurnal Bina Praja, 2021 COVID 19 merupakan fenomena pandemi baru yang mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Perkembangan penyebaran yang tidak dapat diprediksi dan kecenderungan trend yang terus meningkat menjadi tantangan dalam penanganannya.
Raja Muhammad Amin +2 more
doaj +1 more source
ADAKAH COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN SOSIAL PASCA BENCANA DI PROVINSI BANTEN?
Jurnal Bina Praja, 2022 Kebijakan sosial meliputi peningkatan perlindungan sosial, pendekatan peningkatan standar hidup, dan akses terhadap pekerjaan yang layak. Uraian membahas dua konsep yaitu pemerintahan kolaboratif dan konsep kebijakan sosial artinya secara metodologis ...
Baharuddin Thahir
doaj +1 more source
Implementasi Pemerintahan Kolaboratif Dalam Penguatan Nilai-nilai Bela Negara
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2020 Implementasi Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2018-2019 sebagai bentuk kolaborasi pemerintahan untuk penguatan nilai-nilai bela negara. Pelaksanaan kebijakan ini menuntut sinergitas peran dari seluruh komponen negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang implementasi pemerintahan kolaboratif
Khoirun Nisa, Yuliar Magdalena Zega
openaire +1 more source
Pemerintahan Kolaboratif Sebagai Solusi Kasus Deforestasi di Pulau Kalimantan: Kajian Literatur
Jurnal Borneo Administrator, 2019 Indonesia is a country with the largest biodiversityin the world. It has a rich forest both in land and the surface of the land, however the forest-related problemalso occurs in Indonesia. One of the largest islands in the world, namely Kalimantan Island has the largest forest distribution in Indonesia.
Cahyoko Edi Tando +2 more
openaire +4 more sources
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, 2021 Peran strategis Kepulauan Riau sebagai lalu lintas perdagangan dunia dan pusat kegiatan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dijangkau dari Singapura dengan jarak tempuh kurang lebih 1 – 2 jam perjalanan menggunakan sarana transportasi laut memberikan dampak buruk, salah satunya ialah pencemaran limbah sludge oil yang kerap terjadi di Perairan Bintan ...
null Ryan Anggria Pratama +1 more
openaire +1 more source
JANE - Jurnal Administrasi Negara, 2022 Degradasi DAS yang terjadi seperti erosi, sendimentasi, pencemaran bahkan perubahan penggunaan lahan untuk pemukiman dan kegiatan ekonomi masih berlanjut sampai saat ini sejak pertama kali DAS secara yuridis tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan.
Muhammad Irfan Maulana +2 more
openaire +1 more source
Kajian Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Beberapa Hutan Lindung di Kalimantan Timur [PDF]
, 2007 Tulisan ini bertujuan mengkaji kesesuaian antara kebijakan di tingkat pusat dan di daerah dengan kegiatan pengelolaan beberapa hutan lindung di Kalimantan Timur, yaitu Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW), Hutan Wehea (HW), Hutan Lindung Gunung Lumut (HLGL),
Falah, F. (Faiqotul)
core +1 more source
Scheme of Community Forest (HKM) as a Collaborative Solution Conflict Resolution Management of Natural Resources in the Forest Sesaot, West Lombok [PDF]
, 2015 Ditetapkannya Hutan Sesaot menjadi kawasan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) melalui SK Menteri KehutananNomor 244/Kpts-II/1999 dan Nomor 598/Menhut-II/2009 menimbulkan konflik di antara berbagai pihakyang berkepentingan.
Abdurrahim, A. Y. (Ali)
core +2 more sources