Results 1 to 10 of about 374,557 (64)
Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa setiap konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Iyah Faniyah, Syurya Alhadi. A
doaj +7 more sources
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kreditur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya perbuatan melawan hukum oleh kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis.
Aprilian Saputra, Mardalena Hanifah
exaly +4 more sources
Perlindungan Hukum pada Debitur atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia melalui Parate Eksekusi
Introduction: The arrangement for the execution of fiduciary guarantees as explained in the decision of the Constitutional Court Number 2/PUU-XIX/2021 requires the execution of a fiduciary guarantee certificate which is carried out and applies the same ...
Budi Junaedi +2 more
doaj +2 more sources
Notary as a public official is authorized to make authentic deeds based on Article 15 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position.
Velliana Tanaya Wijaya +1 more
doaj +1 more source
This research is motivated by the frequent occurrence of unilateral executions by creditors that often harm debtors. The study examines the impact of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 on the execution of fiduciary guarantee objects in
Arla Haiqa Saffanah +1 more
doaj +1 more source
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif karakteristik perlindungan hukum bagi konsumen atas tindakan penarikan paksa objek jaminan fidusia secara sepihak oleh agen penagihan pihak ketiga, mengkaji implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap mekanisme parate eksekusi, serta mengevaluasi ...
Azka Nasrullah Lukita +4 more
openaire +1 more source
The lessor cannot arbitrarily use force and violence to withdraw the fiduciary collateral objects of debtors who are experiencing bad credit problems, as regulated in the Fiduciary Guarantee Law. Decision Number 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg regarding the execution of fiduciary guarantees carried out by force by a third party without showing a withdrawal ...
Siti Nurhaliza +2 more
openaire +1 more source
AbstrakPenelitian ini membahas pelaksanaan penarikan objek fidusia kendaraan roda empat menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Kota Muara Bungo, dengan studi kasus pada PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis.
Nasri Yanto, Halida Zia, Mario Agusta
openaire +1 more source
Some of the next articles are maybe not open access.
Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Tanpa Adanya Sertifikat Jaminan
Jurnal Konstruksi Hukum, 2022null Dewa Bagus Komang Mahendra Krisna Putra +2 more
openaire +1 more source
Perlindungan Hukum Bagi Debitur Wanprestasi Terhadap Penarikan Objek Jaminan Fidusia
Yurijaya : Jurnal Ilmiah HukumAgunan menjadi alternatif yang ditawarkan debitur kepada kreditur sebagai jaminan dalam kegiatan pinjam meminjamkan uang yang dibuat dalam bentuk perjanjian kredit dalam perjanjian pokok merupakan awal jaminan fidusia. Di Indonesia, lembaga jaminan fidusia berupaya menerapkan kontrol berbasis kepercayaan atas hak milik, sehingga memungkinkan debitur ...
Lailatul Farochah +2 more
openaire +1 more source

