Results 51 to 60 of about 209 (113)

PROSES PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Masalah-Masalah Hukum, 2017
Pendaftaran peralihan hak atas tanah menurut Pasal 103 ayat (7) paling lambat 7 namun Pasal 103 ayat (7) membuka ruang bahwa walaupun lebih dari 7 hari kantor perntahan wajib menerima oleh sebab itu permasalahan dalam penulisan ini Bagaimana implementasi
Jolanda Marhel
doaj   +1 more source

Pendaftaran Tanah Masyarakat Adat Toraja

Widya Bhumi
Indigenous communities have a noble tradition and cultural identity for sustainably managing their dwellings and territorial environments. With increasing physical, economic, and social development, indigenous communities face incredible difficulty obtaining recognition and respect for their customary rights from the government.
Sherly Evitasari, Agina Syafira, Raden Deden Dani Saleh   +2 more
openaire   +1 more source

PROSES DALAM PENSERTIFIKATAN TANAH NEGARA DALAM PERSPEKTIF PENDAFTARAN TANAH

LEX ADMINISTRATUM, 2022
Tujuan dilakukannya penelitian i8i yaitu untuk mengetahui bagaimana proses Pensertipikatan Tanah Negara Menjadi Tanah Hak dan bagaiman kendala yang dihadapi dalam melakukan Pensertipikatan Tanah Negara menjadi Tanah Hak Terhadap Pemanfaatan Tanah yang dfengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1.
openaire   +3 more sources

KEABSAHAN, KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PERWAKAFAN YANG TIDAK TERCATAT ( STUDI KASUS PRAKTEK PERWAKAFAN TANAH DI KECAMATAN SUKAMULIA)

Jurnal IUS, 2017
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui keabsahan Perwakafan tanah yang dilakukan di Kecamatan Sukamulia dan Untuk mengetahui Kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah  wakaf yang tidak tercatat.
Muammar Alay Idrus
doaj   +1 more source

MANFAAT DAN PENTINGNYA PENDAFTARAN TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat dan pentingnya pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap bagi masyarakat desa menceh kecamatan sakra timur, serta bentuk perlidungan hukum bagi masyarakat desa menceh yang sudah mendaftarkan tanahnya melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap.
openaire   +1 more source

SOSIALISASI PENTINGNYA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI BUKTI PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASAR PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG

Jurnal Abdimas, 2011
Abstrak. Kepemilikan sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah telah menjadi hal yang sangat penting untuk terus dilakukan sosialisasi atau pun upaya penyadaran terhadap masyarakat.
Rofi Wahanisa, Suhadi Suhadi, Nurul Fibrianti   +2 more
doaj  

Status Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Tanah untuk Pencegahan Sengketa Tanah di Indonesia

Unes Journal of Swara Justisia
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kantor Kelurahan/Desa, dan Kantor Agraria merupakan beberapa organisasi yang terlibat dalam pendaftaran tanah; masing-masing memiliki peran yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Binar Tresna Drajat
doaj   +1 more source

Penyelenggaraan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Harta Bersama di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur

Cepalo, 2019
Pasal 37 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa peralihan hak milik atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta PPAT. Akta PPAT memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena memuat semua unsur alat bukti perdata sehingga tidak ...
Reny Raymond Diaz
doaj   +1 more source

Pembaharuan Standar Prosedure Operasi Pengaturan (SOP) Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah Wasiat Berdasarkan Alat Bukti Peralihan Hak

Fiat Justisia, 2014
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana SPOPP pendaftaran peralihan hak karena hibah wasiat berdasarkan alat bukti peralihan hak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang dilakukan dengan studi lapangan dan studi ...
Upik Hamidah
doaj  

KEBIJAKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA

Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2019
Penertiban administrasi desa merupakan langkah awal menuju perlindungan dan kepastian hukum. Tindakan harus dilakukan oleh kepala desa atau kepala kelurahan dengan melakukan pencatatan atas bidang-bidang tanah, bilamana terjadi peralihan atau pembebanan ...
Umi Supraptiningsih
doaj   +1 more source