Results 81 to 90 of about 209 (113)

PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI SARANA PENGAMANAN HAK MILIK ATAS TANAH

Sambulu Gana : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2023
Secara administratif RW 13 Vatutela, berada pada wilayah Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dengan luas wilayah 3.700 hektar, dan didiami 353 Kepala Keluarga atau 2257 jiwa. Sekitar 16% pemilik tanah yang berada di Vatutela telah mendaftarkan tanahnya pada Badan Pertahanan.
openaire   +1 more source

PENDAFTARAN TANAH PUSAKO TINGGI MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA PADANG

2020
ABSTRAK Sistem Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap ini sudah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Agraria No. 6 Tahun 2018 sebagai pedoman dalam melaksanakan pendaftaran tanah sistematik lengkap bidang yuridis dan sebagai standarisasi serta keseragaman dalam melaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap secara yuridis.
openaire   +1 more source

Implementasi Pendaftaran Tanah Untuk Pensertipikatan Tanah di Kabupaten Jepara

Governance, 2018
Penerbitan sertipikat tanah berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara baru mencapai 30,35%. Rendahnya penerbitan sertipikat tanah di Kabupaten Jepara menarik untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah No.
Waskito ., Aos Kuswandi
openaire   +1 more source

Efektivitas Proses Pendaftaran Tanah Hak Milik

Kalabbirang Law Journal, 2020
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas proses pendaftaran tanah hak milik dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendaftaran tanah hak milik di Kantor Pertanahan Kota Makassar. Populasi penelitian ini adalah semua pegawai Kantor Pertanahan Kota Makassar yang akan diwawancarai dan masyarakat sebagai responden pada Kantor ...
Nurmiati Nurmiati, Sufirman Rahman, Ahyuni Yunus   +2 more
openaire   +1 more source

PENDAFTARAN TANAH PUSAKO SEBAGAI TANAH MILIK ADAT MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BUKITTINGGI

2023
Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), ditegaskan bahwa objek PTSL ini meliputi seluruh bidang tanah bai yang sudah memiliki hak maupun yang belum, yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya.
openaire  

PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK MENURUT PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

LEX PRIVATUM, 2017
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pendaftaran tanah secara sporadik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan bagaimana akibat hukum terhadap tanah yang menjadi sengketa dalam pendaftaran tanah.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1.
openaire   +1 more source

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT KAUM MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA PARIAMAN

2023
ABSTRAK (Putri Maisyarah, 1610112005, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam) Pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas hak milik atas tanah dan untuk menciptakan tertib administrasi pertanahan.
openaire  

Integrative oncology: Addressing the global challenges of cancer prevention and treatment

Ca-A Cancer Journal for Clinicians, 2022
Jun J Mao,, Msce, Lorenzo Cohen, Karen M Mustian   +2 more
exaly  

PROSES PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

LEX ADMINISTRATUM, 2017
Tujuan dialkukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1.
openaire   +1 more source

PENDAFTARAN TANAH YANG BERASAL DARI TANAH ULAYAT NAGARI KATAPING

2020
ABSTRAK Hak ulayat diakui oleh negara secara utuh untuk melindungi hak-hak warga negara atau masyarakat hukum adat yang dituangkan di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Untuk Hak Ulayat di Minangkabau diatur secara khusus melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.
openaire