Tindak Pidana Penipuan melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum yang Berlaku di Indonesia [PDF]
, 2015 Dilakuaknnya penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi penggunaan internet terhadap tindak pidana penipuan lewat internet dan bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana penipuan lewat internet.
Rumampuk, A. M. (Alfando)
core
Studi Perkembangan Hak Asasi Manusia Terkait Dengan Tugas Polri [PDF]
, 2011 Indonesian National Police, is an instrument of state law enforcement agencies primarily responsible for maintaining internal security. Since April 1, 1999 Police apart from the Armed Forces of the Republic of Indonesia.
hartati, H. (hartati)
core
PENTINGNYA IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM PENEGAKKAN HUKUM DAN MORAL DI INDONESIA
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 2012 Kita semua tahu bahwa dasar negara Indonesia kita adalah Pancasila. Hal ini berarti segala peraturan baik yang mengenai perseorangan atau swasta, organisasi, pemerintah dan segala sendi kehidupan harus berdasarkan Pancasila. Kita tentunya mengenal bahwa Pancasila pada dasarnya terdiri dari lima sila dan di negara Indonesia mengakui bukan hanya satu ...
openaire +1 more source
Manajemen Konflik Pada Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (Sporc) Brigade Beruang Provinsi Riau [PDF]
, 2017 The Rise Of Case Criminal Forestry make the central government collaborate with Ministery of Forestry create the Forestry Police High-Speed Squad on 2005.
Sibarani, R. M. (Ryandi)
core
Peranan Serikat Pekerja Berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pembelaan Hak-hak Buruh oleh Kspsi di Kabupaten Tangerang) [PDF]
, 2018 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pemenuhan hak buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, penegakkan hukum ketenagakerjaan terhadap pengusaha/pemberi kerja tidak memenuhi perlindungan hak ...
SANWANI, A. (AH)
core
Perlindungan Korban Perbuatan Main Hakim Sendiri dengan Pendekatan Rertorative Justice (Studi di Kabupaten Demak) [PDF]
, 2017 Perbuatan main hakim sendiri merupakan tindak pidana yang menimbulkan korban dan menimbulkan keresahan masyarakat. Perlindungan korban main hakim sendiri harus dapat diberikan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah polisi.
Sularto, A.M. Endah Sri A., Mukhammad Irkham*
core
TINJAUAN ATAS PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM PENEGAKKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017 Kepastian hukum sangat mempengaruhi iklim berusaha di Indonesia, hal ini perlu menjadi perhatian berbagai pihak untuk mengharmonisasi dan mensinkronisasikan pengaturan di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan berbagai ketentuan dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia.
openaire +2 more sources
KEBIJAKAN PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGHINAAN BENTUK TUBUH DI MEDIA SOSIAL
REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, 2020 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap Penghinaan Bentuk Tubuh Di Media Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
openaire +1 more source
Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia [PDF]
, 2012 Law enforcement needs strong structuring. As said by Satjipto Rahardjo, that law enforcement (modern) is run by the components of the civil servant officer.
Arianto, H. (Henry)
core
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga [PDF]
, 2017 Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan pengawasan politik yang mewakili komunitas yang ada di dalam masyarakat karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan representatif dari masyarakat. Permasalahan yang akan dibahas adalah : (1)
Indarja, Untung Dwi Hananto, Surya Adi Mufid*
core