Results 71 to 80 of about 122 (118)
Ketidak Adilan Penegakkan Hukum Dalam Kacamata Sila Kelima
, 2019 AbstrakHukum merupakan suatu pertauran yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia dan wajib ditaatti dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena hukum itu sendiri yang mengatur perilaku dan kedisiplinan warga masyarakat negaara Indonesia.
openaire +2 more sources
PENEGAKKAN HUKUM UNTUK PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BEKASI
Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatWaste management is currently still an unresolved problem. This research aims to examine problems in waste management in Bekasi City. This research is doctrinal/normative legal research with a statutory approach. Data was collected by literature study, then analyzed qualitatively.
openaire +1 more source
PENTINGNYA IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM PENEGAKKAN HUKUM DAN MORAL DI INDONESIA
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 2012 Kita semua tahu bahwa dasar negara Indonesia kita adalah Pancasila. Hal ini berarti segala peraturan baik yang mengenai perseorangan atau swasta, organisasi, pemerintah dan segala sendi kehidupan harus berdasarkan Pancasila. Kita tentunya mengenal bahwa Pancasila pada dasarnya terdiri dari lima sila dan di negara Indonesia mengakui bukan hanya satu ...
openaire +1 more source
Penegakkan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Bandar Lampung
Jurnal Hukum MalahayatiSebagai ibu kota provinsi di Lampung, Kota Bandar Lampung memanglah harus mendapatkan perhatian khusus dari berbagai aspek salah satunya adalah masalah sampah. Sampah ini berasal dari daratan yang kemudian hanyut ke sungai dan bermuara ke laut, dan juga sampah yang berada di pesisir Kota Bandar Lampung bersumber dari sampah kiriman dari laut lepas yang
Marlia Eka Putri +2 more
openaire +1 more source
TINJAUAN ATAS PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM PENEGAKKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017 Kepastian hukum sangat mempengaruhi iklim berusaha di Indonesia, hal ini perlu menjadi perhatian berbagai pihak untuk mengharmonisasi dan mensinkronisasikan pengaturan di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan berbagai ketentuan dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia.
openaire +2 more sources
PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING (ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN)
Yustisia Jurnal Hukum, 2013 <p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Tindak pidana illegal logging/penebangan liar menunjukan adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu mata rantai yang saling terkait, mulai dari sumber atau prosedur kayu illegal atau yang melakukan penebangan kayu secar illegal hingga ke konsumen atau pengguna ...
openaire +2 more sources
Fenomenologi Pelanggaran Standar Kelayakan Kendaraan Oleh Angkutan Kota Akibat Dari Persaingan Usaha
JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)Angkutan umum merupakan alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat secara bersama, untuk memindahkan masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya.
Aditya Nugraha, Kristian Widya Wicaksono
doaj +1 more source
Tantangan penegakkan hukum agraria di daerah perdesaan
Dengan tidak di tegakkan hukum agraria di daerah perdesaan hal itu memicu terjadinya sengketa tanah yang lebih rumit lagi karena tidak adanya hukum yang terkait didalamnya.dan lebih ...
openaire +1 more source
Pertimbangan Sosiologis dalam Penegakkan dan Pengamalan Hukum Islam di Indonesia
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi IslamTujuan dan manfaat penelitian adalah untuk mengetahui Penerapan hukum Islam di Indonesia yang berlaku berdasarkan tinjauan sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sosiologi hukum Islam, pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, serta penghambat penegakkan dan penerapannya.
Try Sa’adurrahman HM. Kafrawi +2 more
openaire +1 more source
MANAJEMEN PENEGAKKAN HUKUM DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 2014 Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat,sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luarbiasa. Sehingga dalam upaya pemberantasannya dilakukan dengan pola manajemen yang baik sehingga akantercapainya proses penegakkan
openaire +1 more source