Pasal 38 Ayat 1 UU Keterbukaan Informasi Publik antara Kepastian Hukum dan Keadilan
Al-AdlTujuan dan penelitian ini adalah memjawab permasalahan hukum yang lahir dari keberadaan Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Apakah makna dalam pasal 38 ayat 1 membatasi penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.
Yati Nurhayati
doaj +1 more source
MENJADIKAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) SEBAGAI PILIHAN TERAKHIR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA [PDF]
, 2015 Arbitrase merupakan prosedur penyelesaian sengketa diluar peradilan atas kesepakatan antara pihak yang bersangkutan oleh seorang wasit atau lebih. Ditinjau dari segi hukum Islam, keberadaan lembaga Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) bisa ...
Saren, Sudarmono
core
KENDALA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)
Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2017 Empowering costumers is a form of awareness on the specific characteristics in the world of costumers, the different interest among different parties which have various bargaining positions, has been given space in the field of costumer dispute settlement which is a good policy in empowering costumers.
openaire +3 more sources
Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang [PDF]
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2018 Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) , as mentioned in the Rules No. 8 Years 1999 about Consumer Protection (UUPK) which is formed by the government, is the institution that responsible for holding and resolving disputes between consumers and businesses.
openaire +2 more sources
Soepra: Jurnal Hukum Kesehatan, 2018 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya/cara penyelesaian sengketa medis di RSUD Jombang, dan urgensi dibentuknya Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit dalam rangka penyelesaian sengketa medis secara non litigasi.
Hardini Indarwati +2 more
doaj +1 more source
Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Tata USAha Negara Dan Perkara Pidana [PDF]
, 2015 Pada setiap proses sengketa/perkara yang penyelesaiannnya melalui pengadilan pada daasrnya diperlukan pembuktian baik itu terjadi dalam proses penyelesaian sengketa tata USAha negara, perkara perdata dan perkara pidana. Hukum Pembuktian dalam hukum acara
Amir, L. (Latifah)
core
Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi [PDF]
, 2013 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di luar pengadilan dan bagaimana tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui prosedur mediasi di Pengadilan.
Lomban, R. (Riscilia)
core +1 more source
URGENSI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KESEHATAN
JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERAThis paper aims to discuss the importance of alternative dispute resolution in resolving health disputes through mediation as stated in Law Number 17 of 2023 concerning Health. Health disputes involve conflicts between patients and medical personnel, health workers or hospitals.
Abdul Rahman Maulana Siregar +3 more
openaire +2 more sources
Aspek Hukum pada Proses Persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology), 2017 Hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kapada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebagai konsumen.
Sri Hidayani
doaj +1 more source
RESILIENSI LEMBAGA ADAT SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI KASUS DI KECAMATAN DELIMA, KABUPATEN PIDIE, PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM) [PDF]
, 2016 Masyarakat kecamatan Delima, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang masih sangat kental menganut sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga Adat. Hal ini memang diatur dalam Qahun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
DIAN , NOVITA
core