Results 111 to 120 of about 162,999 (156)

MEDIASI SEBAGAI BASIS DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Mimbar Hukum, 2008
Litigation model on criminal justice process can’t give satisfy and justice to offender and victim crime, so must be reform. Criminal Justice System is a network of criminal justice by using criminal law as ultimate material.
Agus Raharjo
doaj  

Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh

Jurnal Mercatoria, 2018
Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4 KUHP. aturan perbarengan tindak pidana diatur secara limitatif dalam Pasal 63-70 KUHP sehingga Pemidanaan terhadap Abdullah Bin ...
Sakafa Guraba, Dahlan Dahlan, Sri Walny Rahayu   +2 more
doaj   +1 more source

KETIDAKPASTIAN WAKTU EKSEKUSI PIDANA MATI DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA [PDF]

, 2017
Ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati sangat berkaitan sekali dengan hak asasi manusia. Dimana proses menunggu untuk dieksekusi pidana mati sendiri sangat menyakitkan bagi terpidana dan menimbulkan fenomena masa tunggu eksekusi pidana mati.
Willy Herdiana G, NPM : 131000010
core  

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Jurnal Cakrawala Hukum, 2013
Korporasi sebagai subyek tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Untuk mempertanggungjawabkankorporasi dalam tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dapat digunakan doktrin vicariousliability.Sistem sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan ...
Setiyono Setiyono
doaj   +1 more source

Neuroprotective potential of ocimum sanctum (Linn) leaf extract in preventing and attenuating stress induced substantia nigral neuronal damage in rats. [PDF]

J Ayurveda Integr Med, 2022
Rodrigues V, Rao MS, Rao GS, Rao K G M.
europepmc   +1 more source

PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Jurnal Yudisial, 2017
ABSTRAKMahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015 menghukum terdakwa PT KA yang diwakili oleh SR selaku direktur utama, karena melakukan pembakaran hutan yang merusak lingkungan hidup, dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,- Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak ...
openaire   +1 more source

PERLUASAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK [PDF]

, 2017
ABSTRAK Chairul Bariah1Mohd. Din2Mujibussalim3 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik denganhukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 ...
Chairul Bariah
core  

EKSISTENSI PELAKSANAAN PIDANA DAN PEMIDANAAN PIDANA TUTUPAN

Reformasi Hukum, 2020
Dasar hukum pidana tutupan yaitu UU No. 20 Tahun 1946 (Berita RI Tahun II Nomor 24) dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara dalam hal Hakim mengadili orang yang melakukan tindakan pidana dengan terdorong oleh maksud yang patut dihormati dan diatur pula dalam PP No.
openaire   +2 more sources

Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia [PDF]

, 2013
Perumusan ketentuan pidana dalam arti merumuskan tindak pidana dalam peraturan Perundang-undangan pidana merupakan masalah yang sangat penting. Belum adanya pedoman yang komprehensif tentang bagaimana merumuskan suatu ketentuan pidana dalam peraturan ...
Candra, S. (Septa)
core  

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN

JURNAL YURIDIS UNAJA, 2019
Tindak pidana perikanan merupakan suatu kejahatan yang berdampak pada kerusakan padaekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan sehingga harusdilaksanakan penegakan hukum secara optimal. Permasalahan penelitian ini adalah: (1)Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan?
null Agus Irawan, null Rumondang Tambunan   +1 more
openaire   +1 more source