Results 11 to 20 of about 162,999 (156)
Kekebalan Hukum Pidana dalam Penanganan Bencana Non-Alam Akibat Sars-Cov-2
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2021 Tulisan ini membahas isu tentang kekebalan hukum pidana (immunity) dalam kaitannya dengan penanggulangan Covid-19 oleh semua pengambil kebijakan baik itu Komite Stabilitas Sistem Keuangan maupun pengambil kebijakan lain yang berhubungan dengan Covid-19 ...
Erwin Ubwarin +3 more
doaj +1 more source
Menakar Makna Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tipikor
Nagari Law Review, 2021 One of the important elements to determine the existence of corruption is the loss of state finances or economic losses of the state. For the latter, the meaning of state economic losses is very rarely used because of the pros and cons in law enforcement
Taufik Rachman, Lucky Raspati
doaj +1 more source
PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMISKINAN KORUPTOR
DiH, 2016 Kurangnya kesadaran terhadap makna yang terkandung dalam Pacasila, menimbulkan sebuah kenyataan yang harus dihadapi saat ini, yakni ekskalasi tindak pidana korupsi di Indonesia pada stadium akut dan berdampak pada kerugian perekonomian negara secara ...
Dessy Rochman Prasetyo
doaj +1 more source
MENGGALI MAKNA ASAS LEGALITAS DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA
Al-Mazaahib, 2012 The principle of legality is a fundamental principle in the Criminal Code and the Islamic Criminal Law. The Bill of Criminal Code of Indonesia recognizes the principle of material legality (not absolutely applicable).
Ach. Tahir
doaj +1 more source
POLITIK HUKUM PIDANA Rekam Medis Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Pembuktian Pidana
Al-Mazaahib, 2015 Medical Currently, the relationship between doctor and patient is not just the relationship treatment alone, but he is also part of "therapeutic agreement" in which the patient is required to know and understand their rights and obligations in any effort
Ahmad Anfasul Marom, Hasrul Buamona
doaj +1 more source
MENGUJI KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
Yuridika, 2013 An entity, either a legal or the non legal “entity’’ which all were discussed in the same outline of corporate crime responsibility. It was often, though, in several laws aside from the Penal Code of Indonesia (KUHP), both in Criminal Law and ...
Adriano -
doaj +1 more source
SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG KEADILAN
Al-Adl, 2020 Penjatuhan pidana dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana penjatuhan pidana dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana ...
Reza Noor Ihsan, Ifrani Ifrani
doaj +1 more source
Penyelesaian Tindak Pidana Fidusia Melalui Pendekatan Restorave Justice
Al-Adl, 2022 Criminal acts are usually resolved through a procedural mechanism through the principle of legality with what is outlined through the provisions of the legislation.
Iwan Riswandie
doaj +1 more source
Perlindungan Hak Anak terhadap Iklan Rokok yang Tidak Memperagakan Wujud Rokok
Jurnal Konstitusi, 2016 The decision of Constitutional-Court No. 6 /PUU – VII / 2009 (about cigarette’s Promoting Limitation) to make the promotion of cigarette more clear in action, without6 manifesting it as a legal advertisement (46 verse (3) UU. No. 32, 2002). Although
Hwian Christianto
doaj +1 more source
Al 'Adalah: Jurnal Hukum Islam, 2017 : The Concept of Restorative Justice in the Settlement of Child Theft Case Based on Islamic Law and Aceh Customary Law. This study reviews the settlement of child theft cases at the Customary Court level in Aceh using restorative justice attributed to ...
Yusi Amdani
doaj +1 more source