Results 51 to 60 of about 2,872 (132)
KEDUDUKAN HUKUM KORBAN KEJAHATAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
Krtha Bhayangkara, 2018 Peradilan Pidana Indonesia menganut asas “Perlindungan atas harkat martabat manusia”. Jika dihubungkan dengan asas “Persamaan di muka hukum” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 KUHAP, maka KUHAP masih lebih condong menitikberatkan mengatur mengenai ...
Dwi Seno Wijanarko
doaj +1 more source
Pidana Pengganti Denda Sebagai Bentuk Substitusi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi
JUSTITIA JURNAL HUKUM, 2017 There are differences of characteristics between natuurlijke person (man) with rechtspersoon (legal entity or corporation) even though they both constitute legal subjects, these differences result on assembling of the criminal. Criminal fines become a major staple for corporate criminal in its application can not stand alone but must be accompanied by ...
openaire +2 more sources
Fiat Justisia, 2014 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama, dan dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama di Indonesia.
Diah Gustiniati Maulani
doaj
EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (KAJIAN TERHADAP PIDANA MATI DALAM RUU KUHP)
Jurnal Litigasi, 2020 Sejumlah aturan hukum pidana di Indonesia terdapat pidana mati di dalamnya, termasuk dalam KUHP, pidana mati menuai pro dan kontra dalam penerapannya, banyak negara-negara di dunia sudah tidak lagi mempertahankan pidana mati, namun Indonesia ...
Tia Ludiana
doaj +1 more source
PERLINDUNGAN SAKSI PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
Jurnal Public Policy, 2018 The purpose of research and study to find out and explain the concept of witness protection in criminal cases under Indonesian criminal law and the criminal law of Islam and to explain the concept of comparative analysis on the protection of witnesses in criminal cases in the criminal law Indonesia.Penelitian this method of normative legal research ...
openaire +2 more sources
Penerapan Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Pada Tindak Pidana Korupsi
Journal of Lex Philosophy (JLP)Tujuan penelitian menganalisis pengaturan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada tindak pidana korupsi. (2) Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris.
Alamsyahri Alamsyahri +2 more
openaire +1 more source
KEDUDUKAN SANKSI PIDANA MATI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Kajian Kebijakan Hukum Pidana)
Jurnal Suara Keadilan, 2019 Penelitian mengenai “Kedudukan Sanksi Pidana Mati pada Tindak Pidana Narkotika” (Kajian Kebijakan Hukum Pidana) dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara mendalam mengenai kebijakan sanksi pidana mati pada tindak pidana narkotika dan penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
Ngadikun Ngadikun +2 more
openaire +2 more sources
KONFLIK KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK POLRI DAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENCURIAN KAYU
Fiat Justisia, 2014 Penanganan tindak pidana pencurian kayu belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh adanya tumpang tindihnya peran sebagai penyidik yang dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Departemen Kehutanan yang ditunjuk melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan ...
Rinaldy Amirullah
doaj
Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi
Jurnal Hukum PRIORIS, 2017 Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti (PUP) dalam Tindak Pidana Korupsi (TPK), sebetulnya berstelsel sebagai Pidana Tambahan yang berkarakter fakultatif terhadap pidana pokok. Meskipun sebagai berstelsel Pidana Tambahan, namun dalam konstruksi normatif maupun penerapan empiriknya, PUP berpeluang dapat diterapkan mendekati bahkan sama dengan ...
openaire +1 more source
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KETENAGAKERJAAN [PDF]
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 2018 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana ketenagakerjaan. Hal ini mengingat masih banyaknya pelanggaran hukum pidana ketengakerjaan yang tidak diproses hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
openaire +2 more sources