Results 21 to 30 of about 552 (113)
Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah
Direct and Indirect Regional Head Election (Pilkada), has been a long debate in the life of a democratic society in Indonesia. With Islam as a religious social background of the majority of the people of Indonesia, this makes the debate cannot be separated from the Islamic jurisprudence (fiqh).
Alfajar Nugraha, Atika Mulyandari
openaire +2 more sources
Agenda Setting Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dengan Menggunakan Multiple Streams Framework
Artikel ini membahas mengenai agenda setting kebijakan pilkada 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Berbagai penolakan yang timbul dan fakta di lapangan seolah membenarkan bahwa tetap melaksanakan pilkada merupakan keputusan yang kurang ...
Ghulam Maulana Ilman +1 more
doaj +1 more source
PERAN HUKUM BHABINKAMTIBMAS DALAM PILKADA SERENTAK 2018
Tahun 2018 merupakan tahun politik yaitu terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak baik provinsi maupun kabupaten. Maka tidak dapat dipungkiri segala bentuk kegiatan masyarakat lebih banyak bernuansa politik baik secara terang-terangan ...
Ansori Ansori
doaj +1 more source
Politik Waras merupakan upaya meluruskan jalan pikir pelaku Politik yang kian tergerus oleh perkembangan Zaman yang menomorduakan etika dan moral. Moralitas politisi direstrukturisasi dalam bingkai konstruksi perilaku yang mengutamakan etika dan moral. Selain itu, pentingnya mempertegas fungsi dan peran sesuai dengan besik keilmuan.
openaire +2 more sources
Localizing National Issue as a Campaign Strategy in West Java Governor Election 2018
West Java becomes one of central attention in the governor election in 2018. This article attempts to depict how the strategy of the governor candidate pair Sudrajat-Akhmad Syaikhu (henceforth ASYIK) in gaining the votes in the local leader election ...
Muryanto Amin +2 more
doaj +1 more source
Pasca terbit Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-Xlll/2015 sebagai pem-batalan larangan politik dinasti, sejumlah calon dari kerabat petahana maju dalam Pilkada 2015 dan terus berlanjut di pilkada setelahnya. Selain karena hambatan regulasi yang telah
Fitriyah Fitriyah
doaj +1 more source
Problem Pelembagaan Partai Politik Dalam Pilkada Serentak di Jawa Timur
Berangkat dari kerangka teoritik pelembagaan demokrasi, tulisan ini mencoba untuk mengargumentasikan bahwa perhelatan pilkada serentak di Indonesia tidak akan efektif selama partai politik belum melembagakan diri.
Ahmad Zaki Fadlurrohman
doaj +1 more source
Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015
<p>This study was carried out to evaluate the enforcement of the first direct district heads election in 2015, in order to promote the quality of democracy. This study applied qualitative method. There were several findings on this study; (1) direct district heads election has not been efficient yet; (2) direct district heads election has not ...
openaire +3 more sources
Dalam sebuah negara demokrasi tentunya membutuhkan seorang pemimpin untuk menjadi wakil dari suara rakyat. Dan untuk memiliki pemimpin tentunya harus melakukakan pemilihan agar terjadi keadilan dalam pengembanan tugas. Oleh sebab itu diadakanlah pemilu dan pilkada.
Amelia, Febrianti
openaire +3 more sources
Oligarki dan Jaringan Patronase: Dinamika Kebijakan Pertambangan Batu Bara di Kabupaten Tanah Bumbu
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran oligarki lokal dan jaringannya dalam kebijakan pertambangan batubara serta menganalisis relasi bisnis dan politik sebagai jaringan patronase dan implikasinya terhadap dinamika ekonomi dan politik lokal di ...
Muhammad Uhaib As'ad +3 more
doaj +1 more source

