Results 1 to 10 of about 784,176 (152)
Bertanya Tentang Hukum Sebagai Produk Politik Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional [PDF]
Palangka Law Review, 2022 Indonesia adalah negara hukum, perrnyataan ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di negara Indonesia harus berdasarkan hukum. Namun, dalam pemerintahan suatu negara, hukum kerap dikait-kaitkan dengan politk. Hingga muncul pernyataan “hukum sebagai produk politik”.
Ichwan Ahnaz Alamudi
exaly +4 more sources
PENGARUH SISTEM POLITIK DAN TIPE HUKUM TERHADAP POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN
Lex Librum, 2014 Sistem politik dan tipe hukum akan sangat berpengaruh terhadap politik hukum perundang-undangan. semakin demokratis sistem politik yang dianut, maka akan semakin responsif tipe hukum dan politik hukum perundang-undangannya.
Jauhariah
doaj +5 more sources
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019
Jurnal USM Law Review, 2021 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019 dan kendala serta penegakan hukum yang ideal terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019.
Kadi Sukarna, Bambang Sadono
exaly +3 more sources
Interrelasi Pembangunan Hukum Dan Politik Menuju Tatanan Kehidupan Masyarakat Modern Dan Demokratis
Al Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 2006 Hukum dan politik mempunyai hubungan erat yang tidak terpisahkan. Hukum merupakan produk politik sedangkan politik terbentuk karena berpegang pada hukum. Semua itu diwujudkan untuk mengatur tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Erie Hariyanto
exaly +3 more sources
Politik Hukum Tata Negara Dalam Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum di Indonesia
HUKMY : Jurnal HukumKonsepsi politik hukum tersebut menjadi penting didudukan sebagai kerangka (frame) dalam melihat arah kebijakan negara terhadap pengaturan penghayat kepercayaan dalam konteks negara hukum di Indonesia. Dari sudut “das sollen” ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun ini lebih melihat dari sudut “das sein” atau pengalaman ...
Syahrul Ibad
exaly +2 more sources
POLITIK HUKUM PENATAAN SAYAP PARTAI POLITIK
JOURNAL EQUITABLE, 2022 Undang-undang Partai Politik mengamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dalam partai politik yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
null Elviandri, null Rifki Hidayat
openaire +1 more source
A mixed methods approach for measuring topic sensitivity in conservation
People and Nature, Volume 5, Issue 4, Page 1245-1261, August 2023., 2023 Abstract Conservationists increasingly aim to understand human behaviour to inform intervention design. However, obtaining information from people about their behaviour can be challenging, particularly if the research topic is considered sensitive.
Harriet Ibbett +12 more
wiley +1 more source
DINAMIKA POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH
Istinbath, 2022 Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa dinamika politik hukum di tingkat nasional mempengaruhi produk hukum legislasi terhadap Aceh. Studi ini mempergunakan pendekatan politik hukum untuk melihat konfigurasi politik nasional dalam pembahasan tentang
M. Rizwan, Azhari Akmal Tarigan
doaj +1 more source
Agrarian movements and rural populism in Indonesia
Journal of Agrarian Change, Volume 23, Issue 1, Page 68-84, January 2023., 2023 Abstract In this article, we reflect on the changing trajectories of agrarian movements in Indonesia. In the two decades after independence, a left‐populist alliance of peasants, plantation workers, and other affiliate organizations achieved a mass following and were embraced by President Sukarno.
Ben White, Colum Graham, Laksmi Savitri
wiley +1 more source
Pola Legitimasi “Criminal-Policy” Pada Pembentukan Peraturan Daerah
Recital Review, 2023 In the absence of standards regarding the establishment of existing regional regulations in Indonesia related to public order by local governments which contain criminal sanctions, this creates deviations in terms of the principles of legal certainty for
Sri Wahyu Kridasakti +2 more
doaj +1 more source