Results 101 to 110 of about 229,316 (146)
Politik Hukum Praperadilan Dalam Penegakan Hukum [PDF]
, 2018 Pretrial as an answer to safeguard individual rights from procedural mistakes of law enforcement officers. Pretrial court becomes one of the court's authority horizontally for the implementation of forced effort by police, prosecutor covering the ...
, Prof. Dr. Absori, S.H., M. Hum +2 more
core
Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 2014 Realitas carut marutnya putusan pengadilan dalam berbagai persoalan bangsa ternyata tidak terlepas dari referensi, pelaku serta tata kelola hukum penguasa atau pemimpin bangsa. Realitas sistem politik pemerintahan yang digunakan oleh bangsa Indonesia ternyata membawa pengaruh besar terhadap berbagai kepentingan kelompok penguasa mulai dari ekskutif ...
openaire +2 more sources
POLITIK HUKUM BERDASARKAN KONSTITUSI
Masalah-Masalah Hukum, 2016 Setiap Negara memiliki konstitusi. Konsitusi lahir dari sejarah bangsa itu sendiri. UUD 1945 lahir melalui Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Perumusan UUD l945 oleh pendiri Negara jauh dari pikiran parsial, kelompok dan sukuisme. Mereka berpikir secara kosmotik dan menemukan kepribadian bangsa Indonesia yang terkristal dalam nilai Pancasila termuat dalam ...
openaire +3 more sources
Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Menurut pendorong nilai keadilan, hukum selama ini bergerak cepat dan lebih tajam apabila kasus hukum terkait dengan orang kecil dan mempersoalkan kepentingan orang besar, termasuk pemilik kekuasaan.
Muhaimin Muhaimin
doaj +1 more source
Perumusan Kembali Norma Kejahatan Politik dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi sebagai Upaya untuk Kepastian Hukum [PDF]
, 2015 Ekstradisi merupakan salah satu bentuk kebutuhan negara. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Ekstradisi, tidak dilakukan Ekstradisi terhadap kejahatan politik.
Octavia, G. G. (Gita)
core +2 more sources
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017 Hukum dan politik mempunyai hubungan timbal-balik. Hukum, jika berada "di atas" politik, maka hukum positif mencakup semua standar di mana antara lain, kesepakatan dalam masyarakat dicapai melalui proses yang konstitusional. Dalam menafsirkan hukum, penguasa memisahkan dirinya dari perjuangan untuk meneruskan kekuasaan dan tidak dikotori oleh pengaruh ...
openaire +2 more sources
Sumbangan Pikir terhadap Tiga Rancangan Undang-Undang Bidang Politik [PDF]
, 1998 Naskah ini merupakan pokok-pokok pikiran sumbangan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta terhadap tiga Rancangan Undang-Undang bidang politik yaitu RUU partai Politik, RUU Pemilu dan RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang telah disusun oleh ...
Khairandy, R. (Ridwan) +1 more
core
Hukum Islam dan Politik Hukumnya dalam Hukum Nasional [PDF]
Al-Bayyinah, 2019 Abstract Development of National law must pay attention to many aspects, one of which is Islamic law. Islamic law itself has become part of three main sources of law that build national law, namely Islamic law, customary law and western law. Thus, it is important to understand how the legal basis and politics of Islamic law is in the development of
openaire +1 more source
Politik Penerapan Syari\u27at Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD) [PDF]
, 2012 Hukum Islam telah menjadi isu sentral sejak zaman klasik. Saat ini di Indonesia, penerapan Syari\u27at Islam makin dituntut untuk dilakukan dalam ruang publik.
Mahmudah, S. (Siti)
core
PERAN SERTA DOKTER KANDUNGAN DALAM PERBUATAN ABORSI BERDASARKAN TEORI DEELNEMING [PDF]
, 2016 iv ABSTRAK Manusia mengalami perubahan karena perkembangan ilmu pengetahuan. Imbas dari perkembangan tidak hanya bergerak kearah positif, tetapi juga kearah negatif. Salah satu sisi negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan tersebut
ROBI DEYANTO, NPM : 121000232
core