Results 31 to 40 of about 229,316 (146)

Rekonstruksi Politik Egalitarianisme Bangsa Perspektif Model Negara Madinah [PDF]

, 2012
Hingga saat ini kondisi perpolitikan bangsa belum bisa menampilkan bentuk yang harmonis antara pemerintah dan rakyat. Meskipun pasca revormasi pemerintah tidak lagi mengkooptasi kekuasaan dan mengontrol partisipasi rakyat, namun euphoria demokrasi belum ...
Ritaudin, M. S. (M)
core   +2 more sources

Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis

JAPHTN-HAN, 2023
Partai politik sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. seringkali partai politik bertindak dengan lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataannya dilapangan justru berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri atau bersifat oligarkis, hal ...
openaire   +1 more source

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM MENGENAI DISIPLIN HUKUM

Al-Adl, 2021
Dalam kehidupan bernegara terdapat berbagai peraturan yang memaksa masyarakat untuk tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku. Sifat ketundukan maupun kepatuhan terhadap peraturan karena adanya kesadaran hukum, yaitu memahami makna dan tujuan hukum bagi ...
Yulianis SR (Universitas Islam Kalimantan)
doaj   +1 more source

ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI (Studi Kasus Tindak Pidana oleh LGBT di Muka Umum)

Jurnal Iqtisad, 2020
The discussion about the problem of pornography seems to be endless. The ease of accessing cyberspace is one of the causes of pornography being difficult to control.
Tri Agus Gunawan, Indira Swasti Gama Bhakti   +1 more
doaj   +1 more source

Dikotomi Politik Hukum Nasional dengan Politik Hukum Adat di Daerah Perbatasan

Amsir Law Journal, 2019
The existence of a pluralistic law in the border area causes customary law communities who live and develop in the border area applying variety of laws. The concept of dualism is even deeper in the application of law as a reality that exists in border areas.
Julianto Jover Jotam Kalalo, Irwansyah Irwansyah   +1 more
openaire   +2 more sources

Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud MD dalam Perkembangan dan Kontekstualisasinya Pasca Reformasi

Mimbar Hukum
Setelah Mahfud menyelesaikan disertasinya pada tahun 1993, studi politik hukum berkembang cukup pesat pada kurikulum pendidikan tinggi hukum. Pada jenjang magister dan doktor studi Mahfud mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami relasi
Idul Rishan, Zainal Arifin Mochtar
doaj   +1 more source

Politik Hukum Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik dalam Hukum Positif Indonesia

Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2020
This article aims to answers the problem of organizing the Political Parties Wings in Positive Law. This research used a normative juridical research method, with a statutory, historical, and conceptual approach. The result of this research shows that Legal Politics of the Wing of Political Parties in the Law on Political Parties in Indonesia is to ...
openaire   +4 more sources

Hukum, Politik dan Westernisasi

Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 2022
It is undeniable that in the traditionalist group which is motivated by the belief that the time of the Apostle and the Companions was ideal, the term ideal is sometimes defined as the best of the best period. Behind the triumph of the Ottoman Turks in its leadership, there were various problems caused by expansion efforts.
openaire   +1 more source

Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi

Jurnal Konstitusi, 2017
Sistem pendidikan nasional yang diatur dalam UU Sisdiknas harus mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi 4 (empat) hal, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, memelihara persatuan bangsa, memajukan peradaban, dan memajukan kesejahteraan umat manusia ...
openaire   +3 more sources

MENAKAR PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PEMILU (ELECTORAL JUSTICE)

Jurnal Litigasi
Mekanisme dalam penegakan hukum politik uang memiliki 2 dimensi hukum yang berbeda, yaitu dimensi pidana pemilu dan dimensi administrasi pemilu. Kondisi demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum politik uang yang terjadi ...
Kamal fahmi Kurnia
doaj   +1 more source