Politik Hukum Peribadatan Agama dan Habitus Masyarakat Pancasila [PDF]
, 2018 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Politik Hukum Peribadatan Agama dan Habitus Masyarakat Pancasila. Peneltian merupakan penelitian dokmatik, dan dianalisis dengan analisis kualitatif.
Kusniyanto, Y. (Yudha)
core +3 more sources
IMPLIKASI BANTUAN KEUANGAN TERHADAP PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM KONTEKS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS [PDF]
, 2016 Muhammad Luthfi Aldila. E0011204. 2016. IMPLIKASI BANTUAN KEUANGAN TERHADAP PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM KONTEKS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Aldila, Muhammad Luthfi
core
Penegakan Hukum Mahar Politik dalam Pilpres 2019 Ditinjau dari Politik Hukum Pidana
Jurnal Adhyasta Pemilu, 2021 The issue of political dowry, relatively, becomes a sustainable warning of problems in every general election in Indonesia. Such as the issue of Sandiaga Uno, who provided political dowry in the 2019 presidential election. The allegation was started by the Deputy of General-secretary of the Party of Democrat, Andi Arief, who stated that Sandiaga Uno ...
Irwan Hafid, Dendy Prasetyo Nugroho
openaire +2 more sources
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 2021 Penelitian Yuridis normatif ini dilakukan untuk mengkaji ratifikasi perjanjian internasional terkait Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) apakah sudah sesuai dengan kondisi politik hukum di Indonesia.
Erika Vivin Setyoningsih
doaj +1 more source
PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ISLAM
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM, 2023 This article describes the development of the enactment of family law in Indonesia so that it reaches its existence, with the approach of the political theory of Islamic law. This article uses a literature study method, with a historical approach, primary and secondary data obtained from books, articles, and other scientific works.
Adang Muhamad Nasrulloh +1 more
openaire +1 more source
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
Arena Hukum, 2015 Political party is alegal entityorganization. Itcan take legal actions through the organs of the political party.This writing intent on knowing whether political party belongs to law institution/body or not which can be asked for the criminal ...
Wahyu Wahyu
doaj +1 more source
POLITIK HUKUM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PINDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN 45 UNIT SEPEDA MOTOR BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2001 [PDF]
, 2016 ABSTRAK Politik desentralisasi menyebabkan korupsi di daerah, karena memberikan kewenangan kepada kepala daerah mengelola anggaran. Kewenangan tersebut berakibat terhadap sikap moral dan kompetensi management pemerintah.
Sujiyanta, Sri
core +1 more source
Penegakan Prinsip-prinsip Supremasi Hukum Analisis dan Tinjauan dari Aspek Ketatanegaraan [PDF]
, 1996 Pilihan format politik Indonesia saat Ini adalah menjadikan stabilitas nasional di atas segalanya. Ini, mau tidak mau akan berakibat terjadinya dominasi kekuasaan atas hukum. Padahal, menurut Dahlan Thaib, dalam negara hukum Indonesia tidak boleh terjadi
Thaib, D. (Dahlan)
core +1 more source
MAHAR POLITIK DALAM PANDANGAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2019 Artikel ini mendeskripsikan dan menganalisis mengenai mahar politik dalam pandangan politik hukum di Indonesia. Dinamika pemilihan kepala daerah pada 2018 ini masih diwarnai oleh isu yang relatif sama, salah satu yang saat ini muncul di permukaan adalah terkait pemberian “mahar politik” kepada partai politik pengusung calon kepala daerah.
openaire +3 more sources
POLITIK HUKUM INDUSTRIALISASI DI INDONESIA DALAM TINJAUAN HISTORIS
Jurnal Jurisprudence, 2019 Artikel ini menganalisis dinamika kepentingan ekonomi politik yang melatarbelakangi lahirnya UU Perindustrian dibawah periode kekuasaan rezim Orde Baru.
Syahriza Alkohir Anggoro +1 more
doaj +1 more source