Results 61 to 70 of about 229,316 (146)
Kebijakan politik penjajah Belanda di akhir abad 19 dan awal abad 20 adalah menindaklanjuti rekomendasi kajian Snouck Hurgronje terutama dalam kontek hubungan Islam dengan politik dan hubungan Islam dengan adat.
Anis Masykhur
doaj +1 more source
IMPLEMENTASI ATAS KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT DENGAN PASAL 68 AYAT (1) UU NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI [PDF]
Partai politik merupakan bentuk dari kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai wujud adanya kemerdekaan berpikir serta kebebasan berekspresi. Maka dari itu, kebebasan berserikat merupakan hak yang sangat penting dalam kehidupan negara demokrasi ...
Tuti Atika Ferawati, 121000250
core
Politik Hukum Menciptakan Lembaga Peradilan Yang Independen, Wibawa Dan Akuntabel [PDF]
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa integritas dan akuntabilitas moral hakim dapat menentukan keputusan suatu perkara dan bagaimana politik hukum menciptakan lembaga peradilan yang independen, wibawa dan akuntabel.
Djafar, Z. S. (Zaitun)
core +1 more source
FUNGSI FILSAFAT, AGAMA, IDEOLOGI DAN HUKUM DALAM PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA
Dalam sistem demokrasi di Indonesia, tumbuhnya partai politik menunjukkan bahwa sistem demokrasi kita telah berkembang. Perkembangan sistem demokrasi ini memiliki tujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam alinea ...
Peni Jati Setyowati
doaj +1 more source
Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar Di Indonesia [PDF]
Prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi, merupakan salah satu prinsip yang digunakan oleh negara-negara hukum di dunia. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara hukum.
Trahjurendra, A. A. (Abdurisfa)
core +2 more sources
Pemikiran Politik Ibnu Rusyd [PDF]
Problem utama yang dihadapi pemikiran politik Islam adalah keberadaannya yang tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai “ilmu Pengetahuan”. Hal itu dikarenakan di dalamnya terdapat sesuatu yang bersifat “divine”, ilahiyah.
Fauzan, F. (Fauzan)
core +2 more sources
Sebagai konstituen, rakyat tidak menginginkan anggota DPD yang terpilih bertindak dalam hubungan wakil sebagai partisan akan tetapi rakyat sangat mengharapkan anggota DPD yang terpilih dapat bertindak dalam hubungan wakil sebagai utusan daerah.
Oksep Adhayanto +2 more
doaj +1 more source
POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA
The State recognizes and respects regional government units that are special or special in nature which are regulated by law. Second, the State recognizes indigenous and tribal peoples' units along with their traditional rights insofar as they are alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the ...
openaire +2 more sources
PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP POLITIK KETENAGAKERJAAN DALAM PERGURUAN TINGGI
Politik Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia belum menemukan bentuk yang jelas dan tegas. Politik hukum ketenagakerjaan yang permanen (UUD RI tahun 1945, nilai-nilai Pancasila dan kebiasaan) telah ada sejak awal kemerdekaan, namun penerapannya ternyata ...
Tuti Handayani
doaj +1 more source
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana [PDF]
Political party is a legal entity organization. It can take legal actions through the organs of the political party. This writing intent on knowing whether political party belongs to law institution/body or not which can be asked for the criminal ...
Wahyu, W. (Wahyu)
core

