Results 71 to 80 of about 229,316 (146)

The Political Law of Zakat Management in Indonesia

Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2020
Abstrak:  Penelitian ini difokuskan mencermati isu hukum dan politik pada Undang-Undang (UU)  Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terutama relasi zakat dan pajak sebagai pemenuhan amanat konstitusi Pasal 29 jo Pasal 34 ayat (1)  UUD 1945 ...
Muhammad Bahrul Ilmie, Abdul Ghafur Anshori   +1 more
doaj   +1 more source

POLITIK HUKUM PENGATURAN UNSUR PIMPINAN PARTAI POLITIK

Perspektif Hukum, 2017
<em>Political party is a precondition for democracy. Political party should receive public trust to exist as the people’s representative. Indonesian politics today distrusts the political party. Because of commiting criminal offense such as corruption, many politicians are prosecuted.
openaire   +2 more sources

Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia

Administrative Law and Governance Journal, 2020
This study aims to determine the development of legal certainty issues within the scope of law in Indonesia. This research uses normative juridical research methods. The results of the research are that in the discussion of the Second Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia NRI Article 28I (1) which contains legal certainty is ...
openaire   +2 more sources

PROBLEMATIKA HUKUM DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA BIDANG POLITIK: PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) DI INDONESIA

Jurnal Litigasi
Dalam era digital saat ini, kebebasan berpendapat menjadi isu krusial dalam sistem politik, tetapi penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia sering menimbulkan kontroversi mengenai batasan yang diberlakukan ...
Lili Halimah, Yayuk Hidayah
doaj   +1 more source

MANAJEMEN WISATA RELIGIUS KESULTANAN BANTEN (Bauran Komunikasi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Wisatawan)

Nyimak: Journal of Communication, 2018
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manajemen wisata religius Kesultanan Banten Lama dengan model manajemen bauran pemasaran dalam rangka memperkuat branding objek ziarah.
annisarizki annisarizki, Media Sucahya
doaj   +1 more source

TUGAS DAN FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI PENGUSUNG DAN PENDUKUNG PASANGAN CALON KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 2016 DIKAITKAN DENGAN PENCABUTAN DUKUNGAN PADA PILKADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR [PDF]

, 2018
Mengusung dan mendukung Calon Kepala Daerah merupakan salah satu tugas dari Partai Politik dalam andilnya untuk membangun bangsa dan Negara.akan tetapi dalam prosesnya tidak selalu sesuai dengan harapan yang ada,seperti kasus Pencabutan dukungan ...
Muhammad Mutawalli Mukhlis, 141000403
core  

PROBLEMA PENGGANTIAN HUKUM-HUKUM KOLONIAL DENGAN HUKUM-HUKUM NASIONAL SEBAGAI POLITIK HUKUM

Jurnal Dinamika Hukum, 2012
Replacement of colonial law was committed by Indonesia since the first, but fact there are still lot of colonial law have a status as positive law. The problems, what is the problematic causing factors of replacement colonial law with national law and how the politics of law response its problematics?
openaire   +2 more sources

Penegakan Hukum Korupsi Politik

Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2019
Korupsi politik memiliki kaitan dengan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian socio legal, bertujuan untuk mengkaji penegakan korupsi politik, dalam perspektif hukum dan kriminologi. Penegakan korupsi politik dalam perspektif hukum, dapat ditempuh oleh hakim dengan memaksimalkan pidana penjara serta penjatuhan ...
Maria Silvya E. Wangga, R. Bondan Agung Kardono, Aditya Wirawan   +2 more
openaire   +2 more sources

POLITIK HUKUM PENGATURAN PERATURAN DESA DALAM PRODUK HUKUM [PDF]

Jurnal Legislasi Indonesia, 2021
The discussion about Village Regulation arrangements in legal products is closely related to theory of legal politics. Based on a legal politics review, the Village Regulation arrangements in legal products are different. At one time, the Village Regulation was regulated in a Decree of the People's Consultative Assembly (Tap MPR).
openaire   +1 more source

Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung No.285 K/Pid.Sus/2015)

Diversi, 2018
Sejak bergulirnya reformasi, isu pemberantasan korupsi selalu menjadi tema sentral dalam penegakan hukum di Indonesia. korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan ...
Ramma Hadi Saputra, Trinas Dewi Hariyana
doaj   +1 more source