Results 81 to 90 of about 229,316 (146)
Pemulihan Hak Politik melalui Mekanisme Konstitusional [PDF]
, 2018 Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan reasionong baru dalam teori lama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan Perundang-undangan (statute approach).
Handrawan, H. (Handrawan)
core
EKSISTENSI PEMERINTAHAN PARTAI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Nurani, 2019 Within the framework of representative democracy, a general election is held every five years. These election include the election of legislative members, the election of president and vice president and the election of regional heads and regional deputy
Else Suhaimi
doaj +1 more source
Mencari Format Sistem Pemilu yang Berkualitas [PDF]
, 2003 Pemilihan Umum 2004 merupakan pesta politik yang paling menentukan pada era reformasi ini. Pemilihan Umum 2004 ini mempunyai makna strategis bagi perjalanan kehidupan bangsa kita selanjutnya.
Syam, N. K. (Nia)
core
Hukum Bradford pada Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
BIBLIOTIKA: Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi, 2018 Jurnal Ilmiah sudah tidak diragukan lagi untuk kualitas informasinya karena telah melalui proses seleksi sebelum diterbitkan. Akan tetapi, produktivitas pada setiap jurnal perlu dihitung untuk mengetahui bagaimana kualitas pada sebuah jurnal.
Rika Ayu Meilia +2 more
doaj +1 more source
POLITIK HUKUM PEMBERDAYAAN ARBITRASE SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL [PDF]
, 2016 Tujuan disertasi untuk mengetahui dan menganalisis : (1) Pengadilan Hubungan Industrial lebih dipilih dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial daripada arbitase, (2) Arti penting dan peran arbitrase dalam penyelesaian perselisihan hubungan ...
EDWARD LUMBANTOBING, GINDO
core
Politik Hukum Pengaturan Unsur Pimpinan Partai Politik
Perspektif Hukum, 2016 Political party is a precondition for democracy. Political party should receive public trust to exist as the people’s representative. Indonesian politics today distrusts the political party. Because of commiting criminal offense such as corruption, many politicians are prosecuted.
openaire +1 more source
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK [PDF]
, 2014 i TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (Nama : Atmo Darminto ...
DARMINTO, ATMO
core
Politik Hukum Perlindungan Hakim
JURNAL CITA HUKUM, 2016 Abstract: The independence of the judicial power is a must and an absolute guarantee given to the judge. Judges should be independent of any pressures that may disturb his contemplation in making a decision that determines one's fate. The independence of the key is not only focused on how the pressure from outside in order to judge themselves neutral ...
openaire +2 more sources
RechtIdee, 2017 Politik hukum pengaturan tentang orang yang telah bergeser dari pendekatan ras (golongan penduduk) menjadi kewarganegaraan pascakemerdekaan Indonesia adalah adalah ketentuan tentang subjek Hak Milik atas Tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
Siti Zulaekhah
doaj +1 more source
Politik Hukum Pertanahan [PDF]
, 2018 [Full Paper] to pdf Copyright (c) 2018 Meraja ...
NURDIN, H. (H)
core