Results 41 to 50 of about 88 (84)

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR SEBAGAI BENTUK PENYALAH GUNAAN WEWENANG MELALUI PUNGLI

COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 2023
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penegakan hukum terhadap pungutan liar sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang melalui pungli. Penyalahgunaan wewenang atau disebut pungli sendiri ini sebagai salah satu perbuatan buruk yang sering dilakakun oleh seseorang, misalnya pegawai negeri ataupun penjabat Negara dengan cara meminta pembayaran ...
openaire   +1 more source

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar Menurut UU Tipikor

PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Pungutan liar (umumnya dikenal sebagai pemerasan) merupakan praktik yang meluas dalam birokrasi publik Indonesia, meskipun istilah tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam hukum pidana nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum dan mekanisme penegakan hukum terkait pemerasan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak ...
Abu Bakar Sidik, Ery Setianegara
openaire   +1 more source

Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik Melalui Kepemimpinan Berintegritas Dan Akuntabilitas Sosial

Jurnal Wacana Kinerja
Tata kelola pelayanan publik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kultural. Birokrasi yang berbelit, lemahnya sistem pengawasan, serta perilaku aparatur yang belum sepenuhnya profesional masih menjadi sorotan dalam upaya reformasi
Bayu Hikmat Purwana
doaj  

Pengaruh Praktik Pemalakan Liar dan Pungutan Liar terhadap Industri Pariwisata di Indonesia: Tantangan dan Upaya Pemberantasan

Journal of Tourism Sciences, Technology and Industry
memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Namun, keberlangsungan sektor ini terancam oleh berbagai faktor, termasuk praktik pemalakan terhadap wisatawan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk pemalakan di destinasi wisata Indonesia, menganalisis dampaknya terhadap keberlanjutan pariwisata, serta mengevaluasi ...
Putri Khairina Masta, Ririn Humaira
openaire   +1 more source

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Upaya Penanggulangan Praktik Pungutan Liar di Kabupaten Sidoarjo

, 2018
ABSTRAK Dewasa ini keseriusan pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap pungutan liar dapat dilihat dari pembentukan Satgas Saber Pungli melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli. Satgas Saber Pungli memiliki 4 (empat) fungsi yaitu fungsi intelijen, fungsi pencegahan, fungsi penindakan dan fungsi yustisi. Tujuan
openaire   +1 more source

Upaya Penanggulangan Pungutan Liar di Lingkungan Madrasah Dengan Sistem Pengawasan Silang

Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Pengaturan mengenai pungli diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Penelitian  ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Upaya penanggulangan pungutan liar (pungli) di lingkungan Madrasah dengan sistem pengawasan silang oleh Seksi Pendidikan Madrasah ...
null Edisman, null Fitriati, Bisma Putra Pratama   +2 more
openaire   +1 more source

Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pungutan Liar (Pungli) Dalam Penerbitan Kendaraan Bermotor

SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum
Introduction: Illegal levies (extortion) is an illegal practice in which officers collect money or other rewards illegally or violate the rules for an interest. This shows that extortion is a detrimental crime and must be eradicated to maintain justice and public trust.
Haidin Ali Hamzah Litiloly, Reimon Supusepa   +1 more
openaire   +1 more source

OPTIMALISASI PENANGGULANGAN PUNGUTAN LIAR OLEH DIREKTORAT RESKRIM KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT

UNES Law Review, 2019
National extortion measures are regulated in the Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 87 of 2016 concerning the Task Force for Clean Sweep of Illegal Levies. In West Sumatra, based on the West Sumatra Governor Decree number 0710-1247-2016, a Saber extortion team was formed.
openaire   +1 more source

Pertanggungjawaban Lembaga Bantuan Hukum terhadap Perbuatan Pungutan Liar dalam Penanganan Perkara

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum sesuai de ngan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Metode Penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memberikan program bantuan hukum gratis melalui
openaire   +1 more source

Pungutan Liar Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Widya Yuridika
openaire   +1 more source