Results 81 to 90 of about 75,825 (144)

Inisiasi Pemerintah Daerah dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat di Kabupaten Manggarai

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Kabupaten Manggarai memiliki pengalaman panjang berhadapan dengan sengketa tanah, khususnya bila dikaitkan dengan eksistensi hukum adat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Manggarai.
Dian Agung Wicaksono   +1 more
doaj   +1 more source

Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No.6 Tahun 2008 [PDF]

open access: yes, 2017
Hampir di setiap daerah terdapat sengketa tanah, salah satunya di Sumatera Barat yang memakai sistem kekeluargaan Matrilineal, dimana hak-hak perempuan diutamakan dibanding dengan hak-hak yang diperoleh laki-laki, tidak terkecuali pengelolaan Pusako. Hal
Sri Wahyu Ananingsih,Triyono, Velly Farhana Azra*
core  

Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan [PDF]

open access: yes, 2011
Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah, maka diharapkan dapat diselesaikan melalui proses perdamaian dengan menggunakan mediasi agar tidak terjadi penumpukan perkara.
Herawati, N. (Netty)
core   +3 more sources

SENGKETA AGRARIA : RUNTUHNYA HARMONISASI MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER MELALUI SENGKETA TANAH SELASIH

open access: yes, 2023
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan agrarian yang terjadi antara masyarakat dengan stakeholder yang menuntut tanah yang diduduki oleh masyarakat selasih. Tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan mengkaji literature terkait permasalahan yang diangkat.
openaire   +1 more source

Serangan Bersenjata Kesultanan Sulu terhadap Wilayah Sabah Malaysia Berdasarkan Perspektif Hukum Humaniter Internasional [PDF]

open access: yes, 2015
Dalam Skripsi ini, penulis mengangkat kasus mengenai kasus antara Kesultanan Sulu dan Malaysia tentang perebutan obyek sengketa yaitu Sabah. Terjadi aksi saling tembak pada awal Maret 2013 mengakibatkan lima polisi Malaysia dan dua orang yang ...
Ilyasaâ, R. (Reza)
core   +1 more source

Analisis Penyelesaian Sengketa Partai Solidaritas Indonesia Studi Putusan Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung Nomor: 01.Ps.Reg.Bwsl.Bdl.08.01.VII.2018.

open access: yesCepalo, 2019
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dituntut untuk lebih aktif dalam menindaklanjuti segala temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pemilu baik itu sengketa pemilu dari tahapan yang satu ketahapan yang lainnya agar pemilu dapat berjalan denga lancar aman
Erika Norliza’Aini   +2 more
doaj   +1 more source

Kewenangan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Palestina di Daerah Pendudukan Jalur Gaza dan Tepi Barat Sungai Yordan [PDF]

open access: yes, 1993
Telah banyak terjadi sengketa internasional, dimana sengketa antara Israel-PaLestina nengenai-masalah wilayah Palestina, yang hingga sekarang ini belun terselesaikan dengan tuntas.
Utami, Dienar T.
core  

sengketa pilpres 2019

open access: yes, 2019
Pada tahun 2019 ini Indonesia telah mengadakan pesta demokrasi yaitu pemilihan presiden. Pada pilpres tahun ini banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat merugikan masyarakat ataupun pihak dari para politikus Negara , karena banyaknya ancaman-ancaman yang diterima oleh para pejabat tinggi Negara.
openaire   +2 more sources

Prospek Penerapan Online Dispute Resolution dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia

open access: yesMedia Iuris, 2019
Penyelesaian sengketa secara online belum diatur secara eksplisit di Indonesia sehingga perkembangan yang pesat dari informasi, teknologi, dan bisnis tidak dapat seimbang dengan aturan hukum positif.
Muhammad Azwar
doaj   +1 more source

PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENERAPAN ASAS AKURASI PADA PELAKSANAAN PENSERTIFIKATAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DI KABUPATEN BEKASI [PDF]

open access: yes, 2015
Pensertifikatan Tanah yang didahului peralihan hak harus dilakukan oleh PPAT sebagaimana ditegaskan dalam PP No. 24 Tahun 1997 juncto PP Nomor 38 Tahun 1998.
Reni , Sumirat
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy