Results 101 to 110 of about 151,974 (176)

Efektivitas PelayananKantor PertanahanKabupaten Tegal dalam Penertiban Sertifikat Tanah

open access: yesINDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN, 2018
Banyaknya tuntutan masyarakat luas terhadap prinsip-prinsip tranparansi dan akuntabilitas publik, sebagaimana halnya Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal selaku badan publik yang pada dasarnya berkewajiban memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Seperti yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Kepala BPN R.I No.
Sri Sutjiatmi, Mia Merlina
openaire   +1 more source

SISTEM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALEMBANG

open access: yesSistemasi: Jurnal Sistem Informasi, 2019
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang, BPN merupakan salah satu instansi pemerintah yang menangani pemohonan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Rahayu Amalia, Imam Solikin
doaj   +1 more source

SENGKETA TANAH ANTAR KELUARGA AKIBAT TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT TANAH DI DESA KOLONGAN BEHA BARU KABUPATEN SANGIHE SULAWESI UTARA [PDF]

open access: yes, 2015
Pada masyarakatdi desa Kolongan Beha Baru Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara masih banyak masyarakat yang belum melakukan pendaftaran tanah atau pensertifikatan tanahnya.
Kustanti, Kustanti
core  

Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia: Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Pemilik Tanah

open access: yesJurnal USM Law Review
The purpose of this study is to find solutions to prevent and eradicate land mafia in Indonesia. This is because the practice of land mafia in Indonesia has been going on for a long time, and is very worrying and detrimental to the state and society. The
Yusuf Saepul Zamil   +4 more
doaj   +1 more source

AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMECAHAN (SPLITZING) HAK ATAS TANAH YANG SEDANG TERIKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH [PDF]

open access: yes, 2016
Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
HERA RIZKIAWAN, NIPY. 111000380
core  

Analisis Konsep Highest and Best Use Untuk Tanah Wakaf Menurut Perspektif Islam

open access: yesIhtifaz, 2019
Penelitian ini bertujuan untuk membuat konsep penilaian pemanfaatan terbaik (Highest and Best Use) dalam perspektif Islam yang digunakan pada tanah wakaf.
Adelita Fitriani Baiq Rizki Pratama
doaj   +1 more source

Praktik jual beli tanah yang belum bersertifikat dan pendaftarannya Menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 (studi kasus di kantor pertanahan pati) [PDF]

open access: yes, 2015
Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli tanah yang belum bersertifikat dan pendaftarannnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Penelitian ini menekankan pada kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah
, Darsono, S.H., M.H.   +2 more
core  

KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH DALAM KAITAN DENGAN PEMBATALAN SERTIFIKAT OLEH PENGADILAN

open access: yesJurnal Ilmu Hukum, 2012
UUPA telah menentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan- ketentuan yang diatur dengan pemerintah. Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, maka diharapkan terjaminlah kepastian hukum hak-hak atas tanah ...
openaire   +1 more source

Tanggung Gugat Perebedaan Luas Tanah Secara Faktual dengan Luas Tanah di Sertifikat

open access: yesAl-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 2018
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tanggung  gugat perbedaan luas tanah  secara faktual dengan luas tanah di sertifikat. Di akhir tulisan disimpulkan dua hal. Pertama, surat ukur berfungsi ketika muncul kesalahan teknis/perubahan berkenaan dengan data fisik dari suatu bidang tanah yang berakibat pada perubahan bats dan ...
openaire   +1 more source

PEMBATASAN HAK BAGI PEMILIK SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI WILAYAH ADAT KEBIRANGGA KECAMATAN MAUKARO KABUPATEN ENDE (STUDI DI WILAYAH ADAT KEBIRANGGA KECAMATAN MAUKARO KABUPATEN ENDE)

open access: yesArena Hukum, 2016
The registration of land right was aimed to ensure that the holder of this land right could provide the existence of right holding and also to provide law certainty and law protection to the holder of land right.
Maria Cicilia Pricemarina
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy