PENYELESAIAN KONFLIK PENYEROBOTAN HAK MILIK ATAS TANAHOLEH MASYARAKAT ADAT TERHADAP TANAH TRANSMIGRAN(Studi di Desa Bumiwonorejo Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire Propinsi Papua) [PDF]
, 2010 The illegal occupancy that was carried out by the Ethnic Group's Ekari community in the Nabire Regency against the efforts transmigration land that was located all along Jayanti street Desa Bumiwonorejo village the Nabire Regency in Papua showed that the
SARI TUEKA, ARDWITA
core
PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH MARKAS BATALYON BEKANG 1 KOSTRAD CIBINONG BOGOR [PDF]
, 2016 Pengukuran dan pemetaan bidang tanah merupakan kegiatan dasar dalam penerbitan sebuah sertifikat tanah. Tujuan dari pengukuran dan pemetaan bidang tanah adalah untuk menghasilkan sebuah peta bidang tanah yang didalamnya memuat informasi mengenai letak ...
Ramdani, Moch.Fahmi
core
Tinjauan Hukum Tentang Peranan Kantor Pertanahan Kota Surakarta Dalam Penyelesaian Sertifikat Ganda [PDF]
, 2012 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apa yang menjadi faktor terjadinya sertifikat ganda,bagaimana prosedur,peranan kantor pertanahan kota surakarta dalam penyelesaian sertifikat ganda dan hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam upaya ...
Nugroho , Singgih Edy
core
Implementasi Undang-undang No. 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Hubungannya dengan Proses Pensertifikatan Tanah ( Studi di Kantor Pertanahan Kota Malang dan Ppat) [PDF]
, 2006 BPHTB adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah terhadap orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan berdasarkan peraturan Perundangan yang berlaku.
Mulyani, S. (Suti)
core
KONTRA PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 84/BANGSAL KOTA KEDIRI DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (Studi Kasus : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 188 PK/PDT/1981 TANGGAL 22 DESEMBER 1982) [PDF]
, 2016 Hak Milik atas tanah hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan Badan-Badan Hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Dedi , Suwasono
core
Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Kepemilikan Hak Atas Tanah
JURNAL RUANG HUKUMThis writing aims to the Concept of Settlement of Land Rights and also to find out how the Settlement Procedure for Proving Land Rights that Occurs Due to Double Certificates. The research method used to study this research problem is normative law research.
Anjani Puji Rahayu +3 more
openaire +1 more source
Proses Penyelesaian Sengketa Data Fisik Sertifikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surakarta [PDF]
, 2015 Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
, Darsono, SH., MH +2 more
core
Kekuatan Hukum Grondkaart Milik PT. Kereta Api Indonesia (Studi Kasus Penguasaan Tanah di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang) [PDF]
, 2017 Asal-usul tanah merupakan salah satu kunci untuk bisa menyelesaikan satu per satu masalah pertanahan, seperti sengketa tanah antara PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) dengan warga Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang, dimana PT. KAI berpegang
I.G.A Gangga Santi, Agung Basuki Prasetyo, Rizky Yulia Chandra*
core
Analisis Hukum Grondkaart sebagai Bukti Penguasaan Tanah Perkeretaapiaan Indonesia (Studi Putusan Peninjauan Kembali No : 125 Pk/pdt/2014) [PDF]
, 2017 Aset tanah dan bangunan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan warisan Perusahaan kereta api Belanda yang terkena nasionalisasi. Tanah tersebut sering menimbulkan sengketa dikarenakan bukti penguasaan atas tanah berupa grondkaart yang tidak diatur
Santosa, H. (Hernawan)
core
SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH
NOTARIUS, 2020 Rezeki Aldila Rajab +2 more
openaire +2 more sources