Results 11 to 20 of about 9,069 (101)
KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN BERDASARKAN PP NOMOR 18 TAHUN 2021 [PDF]
Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan berdasarkan PP No 18 Tahun 2021 dan bagaimana kekuatan hukum sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan berdasarkan PP No 18 Tahun 2021 ...
Ngongoloy, Marcho Gideon Vicenco
core +1 more source
Sosialisasi E-Sertifikat Hak Atas Tanah Di Desa Petanang Kec. Kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi [PDF]
Pendaftran tanah merupakan kegiatan pemerintah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 UUPA Pemerintah mengatur Pendaftaran tanah melalui PP No.10 Tahun 1961 dan PP No. 24 tahun 1997.
Pebrianto, Dony Yusra +2 more
core +1 more source
Sosialisasi E-Sertifikat Tanah Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Indonesia [PDF]
Pendaftaran tanah merupakan kegiatan pemerintah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 UUPA Pemerintah mengatur Pendaftaran tanah melalui PP No.10 Tahun 1961 dan PP No. 24 tahun 1997.
Rosmidah, Rosmidah +2 more
core +1 more source
Sertifikat tanah merupakan dokumen bukti hak kepemilikan atas tanah sebagai produk akhir dari proses pendaftaran tanah. Tujuan penelitian untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai Kekuatan hukum sertifikat tanah elektronik dan memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kedudukan sertipikat tanah elektronik dalam hukum ...
null Shella Aniscasary Shella +1 more
openaire +1 more source
Akuntabilitas Administrasi Pertanahan dalam Penerbitan Sertifikat [PDF]
In the publishing of certificates of land rights, the government should be able to provide legal certainty. Legal certainty can be achieved if the government's actions performed accountable.
Abdullah, K. (Kasman) +3 more
core +2 more sources
Electronic registration of land certificates has been implemented by the Government through the Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). However, certificate owners often doubt the legal force of electronic certificates, especially their validity to be used as evidence in court.
openaire +1 more source
Penelitian ini mengkaji keabsahan hukum sertifikat tanah elektronik di Indonesia, khususnya dalam konteks kepemilikan tanah dan penyelesaian sengketa.
Michelle Priscilla +2 more
doaj +1 more source
Pengamanan Sertifikat Tanah Digital Menggunakan Digital Signature SHA-512 Dan RSA [PDF]
Land trading as investment is sometimes find some barriers or problems. One of the problems is illegal or misclaimed of the land certificate. Badan Pertanahan Nasional (BPN) and Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) as institutions and correlated parties in ...
Refialy, L. (Leonardo) +2 more
core +2 more sources
KEABSAHAN HUKUM SERTIFIKAT ELEKTRONIK DALAM KEPEMILIKAN TANAH BERDASARKAN PERATURA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKAT ELEKTRONIK [PDF]
Zaman teknologi dimana seluruh kegiatan yang berkontribusi dalam aktivitas dipermudah dengan adanya teknologi supaya efektif dan mutakhir. Dalam aspek pertanahan, berangkat dari pelayanan pertanahan berbasis elektronik sampai pada terbitnya suatu produk ...
Nafisah, Rohmatun
core +1 more source
Pendaftaran Tanah Sertifikat Elektronik
Tanah sebagaimana fungsinya sebagai tempat tinggal, berfungsi sebagai sumber daya yang vital dan tak ternilai dalam ranah produksi. Perannya sangat krusial di Indonesia, di mana sebagian besar penduduk masih belum memiliki akses yang memadai terhadapnya.
Rahma Dania +5 more
openaire +1 more source

