Desa Pangkalan Baru sebagai mitra menghadapi berbagai permasalah diantaranya masih rendahnya pemahaman masyarakat desa mitra terkait dasar hukum yang mengatur tentang tanah, terkhusus tentang perkembangan aturan pendaftaran tanah di Indonesia, Tim Pengabdian menemukan fenomena bahwa masyarakat mitra belum mengetahui secara pasti bagaimana cara ...
Sri Arlina +3 more
openaire +1 more source
ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK ELEKTRONIK DI INDONESIA [PDF]
Penelitian ini berjudul Analisis Yuridis terhadap Implementasi Sertifikat Tanah Hak Milik Elektronik di Indonesia, yang bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam penerapan sertifikat tanah elektronik serta tantangan yang dihadapi dalam ...
MUDAWAM, SYAFA'ATUL
core
Aspek Kepastian Hukum dalam Penerbitan Sertifikat Hak Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Tata USAha Negara Semarang Nomor Putusan Ptun Nomor 24/g/tun/2000/ptun.smg) [PDF]
Kebijakan pemerintah dalam pendaftaran tanah yaitu untuk menciptakan jaminan kepastian hukum danperlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, yang berupa diterbitkan alat bukti yang kuat berupaSmg membawa ketidakpastian hukum pemegang hak-hak atas ...
Mintaraningrum, Y. (Yuyun) +2 more
core
Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) secara Gratis di Kota Malang (Studi di Kantor Pertanahan Kota Malang) [PDF]
Pelaksanaan sertifikasi tanah melalui Prona merupakan program pemerintah yang semua anggaran ditanggung APBN. Program sertifikasi Prona bisa dikatakan gratis alias tidak ada biaya karena biaya penyuluhan, pengumpulan data (alat bukti/alas hak ...
Muhammad, R. (Ramadhana)
core
Tinjauan Hukum Penerapan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Indonesia
Pada zaman modern seperti saat ini dengan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat, banyak hal yang dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan seperti dalam hal pelayanan Masyarakat misalnya dengan adanya e-Sertifikat tanah. Penggunaan teknologi ini juga membantu dalam mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses pendaftaran ...
openaire +1 more source
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penyimpanan dan pengelolaan sertifikat tanah elektronik, dengan studi kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Sertifikat tanah elektronik merupakan inovasi yang bertujuan untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi ...
Melati Chaerunnisa +2 more
openaire +1 more source
Pengaruh Pelayanan Bidang Penerbitan Sertifikat Tanah Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar [PDF]
Esensi visi pelayanan publik adalah terwujudnya pelayanan publik yang prima, yang berarti mampu mewujudkan kepuasan masyarakat dalam upaya mendapatkan pelayanan dari instansi pemerintah. Berdasarkan visi tersebut, maka misi pelayanan publik pada dasarnya
Paris, Y. (Yusran)
core
The digital transformation in Indonesia's land sector is marked by the implementation of electronic land certificates as regulated under Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Regulation No. 1 of 2021. This policy aims to enhance efficiency and legal certainty in land administration.
openaire +1 more source
Analisis Peningkatan Status Hak Dari Hak Pakai Yang Terikat Jaminan Di Atas Hak Pengelolaan Menjadi Hak Milik [PDF]
Based on the result of the research, it can be concluded that with the registration of the land rights by individuals and by legal entity legally, and the publication of land certificates, the government will guarantee the security of the land ownership.
SEMBIRING, M. F. (MUHLIS)
core
Panduan penyelenggaraan E-layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah [PDF]
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) merupakan Unit Utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan ...
Kasman, Thamrin
core

