Results 1 to 10 of about 5,553 (68)
Evaluasi Kebijakan Bupati tentang Salat Jamaah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2022 Penelitian ini berfokus pada evaluasi surat edaran bupati nomor 352 tahun 2017 tentang himbauan melaksanakan salat berjamaah untuk aparatur sipil negara di kabupaten OKI dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dari ...
Kharisma Purwandani +2 more
doaj +5 more sources
EDUPEDIA, 2021 Implementasi dari Surat Edaran Bupati Ponorogo nomor 713/235/405.01.3/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ponorogo menimbulkan pro dan kontra di masyarakat terutama untuk pelaku usaha yaitu pedagang kaki lima yang berdampak secara langsung.
Imamudin, Iqbal Akbar +3 more
openaire +1 more source
Indonesia Law Reform Journal, 2022 The COVID-19 pandemic has implications for the postponement of the Simultaneous Pilkades in Indonesia. It's interesting to examine more deeply how the Simultaneous Pilkades policy arrangements during the COVID-19 Pandemic are viewed from the aspect of ...
Jauhar Nashrullah +3 more
doaj +1 more source
Live Musik, Syariat Islam dan Asas Freies Ermessen: Menyikapi Surat Edaran Bupati Bireuen
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 2023 The prohibition order on live music in the the Regent of Bireuen's Letter of Interdiction No. 451/199/2023 was pro-contracted in the community; some people supported the Islamic Shariah, and some others rejected it on the grounds of the lack of consistency of the instructions in the edaran.
Syah Iskandar, Edi Saputra
openaire +1 more source
Respon Pemerintah Indonesia dalam Menyikapi Keberadaan ISIS di Indonesia
Jurnal Review Politik, 2020 Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan respon pemerintah Indonesia dalam menyikapi keberadaan Islam Irak dan Suriah atau ISIS yang memiliki ideologi yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia.
Nur Azizah +2 more
doaj +1 more source
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2020 Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keterlibatan Pemerintah Desa Kartiasa dalam melaksanakan salah satu program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yaitu Open Defecation Free (ODF) pada era otonomi daerah saat ini.
Tamrin Muchsin, Sri Sudono Saliro
doaj +1 more source
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BATIK DI KABUPATEN KLATEN, QUO VADIS?
Tataloka, 2018 Sejak tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Klaten secara resmi mempromosikan industri batik lokal melalui Surat Edaran Bupati Klaten No. 025/575/08 tentang Uji Coba Penggunaan Pakaian Dinas Lurik/Batik Khas Daerah.
Prihadi Nugroho +2 more
doaj +1 more source
Perkembangan Perwakafan dalam Perundang-undangan di Indonesia [PDF]
, 2009 Ulama have agreed that the Islamic legal for waqf, as a social regulation, is sunna. However, since waqf deals with the public interest, the government is obliged to manage it in the law and regulation.
Syarjaya, H. E. (H)
core +2 more sources
Strategic Step for Environmental Rescue: A Theoretical Legal Studies [PDF]
, 2014 Indonesia is among the developing countries that are struggling to develop in the field of industrial development. The logical consequence of any development process, especially industrial development is the emergence of associated impacts that greatly ...
Sutrisno, Bambang
core +3 more sources
Studi hukum kritis surat edaran bupati Kotawaringin Barat tentang izin perceraian Aparatur Sipil Negara [PDF]
, 2017 Surat Edaran yang di keluarkan oleh Bupati Kotawaringin Barat nomor : 800/1582/Bk.V/2008 tentang penegasan kembali proses izin perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam tatanan hukum Indonesia ...
Samin, Nurhasan
core