Results 1 to 10 of about 32 (30)

Evaluasi Kebijakan Bupati tentang Salat Jamaah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

open access: yesNakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2022
Penelitian ini berfokus pada evaluasi surat edaran bupati nomor 352 tahun 2017 tentang himbauan melaksanakan salat berjamaah untuk aparatur sipil negara di kabupaten OKI dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dari ...
Kharisma Purwandani   +2 more
doaj   +5 more sources

Respons Pedagang Kaki Lima Terhadap Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor 713/235/405.01.3/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ponorogo

open access: yesEDUPEDIA, 2021
Implementasi dari Surat Edaran Bupati Ponorogo nomor 713/235/405.01.3/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ponorogo menimbulkan pro dan kontra di masyarakat terutama untuk pelaku usaha yaitu pedagang kaki lima yang berdampak secara langsung.
Imamudin, Iqbal Akbar   +3 more
openaire   +1 more source

Juridical Analysis of Simultaneous Election Postpones during the COVID-19 Pandemic: Legal Certainty Perspective

open access: yesIndonesia Law Reform Journal, 2022
The COVID-19 pandemic has implications for the postponement of the Simultaneous Pilkades in Indonesia. It's interesting to examine more deeply how the Simultaneous Pilkades policy arrangements during the COVID-19 Pandemic are viewed from the aspect of ...
Jauhar Nashrullah   +3 more
doaj   +1 more source

Live Musik, Syariat Islam dan Asas Freies Ermessen: Menyikapi Surat Edaran Bupati Bireuen

open access: yesLegitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 2023
The prohibition order on live music in the the Regent of Bireuen's Letter of Interdiction No. 451/199/2023 was pro-contracted in the community; some people supported the Islamic Shariah, and some others rejected it on the grounds of the lack of consistency of the instructions in the edaran.
Syah Iskandar, Edi Saputra
openaire   +1 more source

Respon Pemerintah Indonesia dalam Menyikapi Keberadaan ISIS di Indonesia

open access: yesJurnal Review Politik, 2020
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan respon pemerintah Indonesia dalam menyikapi keberadaan Islam Irak dan Suriah atau ISIS yang memiliki ideologi yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia.
Nur Azizah   +2 more
doaj   +1 more source

Open Defecation Free in Kartiasa Village in The Era Of Regional Autonomy: Implementation and Barriers

open access: yesSyariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2020
Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keterlibatan Pemerintah Desa Kartiasa dalam melaksanakan salah satu program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yaitu Open Defecation Free (ODF) pada era otonomi daerah saat ini.
Tamrin Muchsin, Sri Sudono Saliro
doaj   +1 more source

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BATIK DI KABUPATEN KLATEN, QUO VADIS?

open access: yesTataloka, 2018
Sejak tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Klaten secara resmi mempromosikan industri batik lokal melalui Surat Edaran Bupati Klaten No. 025/575/08 tentang Uji Coba Penggunaan Pakaian Dinas Lurik/Batik Khas Daerah.
Prihadi Nugroho   +2 more
doaj   +1 more source
Some of the next articles are maybe not open access.

STRATEGI PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KABUPATEN BANYUWANGI; STUDI PADA SURAT EDARAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 660/412/429.104/2019

KATARSIS
Use of plastic bags in modern life looks very fast, causing a higher level of human dependence on plastic. This is due to the fact that plastic is a practical wrapper or container that looks clean, easy to get, durable, and is also cheap. In Banyuwangi, in terms of policies to reduce the use of plastic bags is BWI MEDATIK (Banyuwangi Merdeka of Plastic)
Nabila Yuniar Yuniar   +2 more
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy