Results 31 to 40 of about 1,270 (142)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN AGAM
Unes Journal of Swara Justisia, 2023 Kabupaten Agam adalah salah satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas namun juga dengan pertumbuhan penduduk cukup pesat sehingga pada awal mulanya masyarakat menempati suatu kawasan hutan tersebut melalui peruntukkan ...
Faizatul Khairani Isman +2 more
doaj +1 more source
SISTEM KEKERABATAN DALAM MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DI NAGARI NAN TUJUAH
Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter, 2020 Pemerintahan nagari merupakan pemerintahan paling rendah dalam struktur pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat. Dalam pemerintahan nagari terdapat tiga lembaga yaitu lembaga eksekutif yang terdiri dari Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Wali Jorong ...
Andi Setiawan, Rafiqa Saputri
doaj +1 more source
, 2011 Hunian kumuh masih kerap dijumpai di banyak kota di Indonesia meski pemerintah melalui Kementerian Negara Perumahan Rakyat telah menggulirkan beberapa program untuk mengentaskan keberadaannya.
Noegroho, Noegi +2 more
core +1 more source
Al-Adl, 2013 Pertanahan di Indonesia sangat menarik untuk selalu dikaji. Sehingga tidak heran ketika dikatakan bahwa masalah tanah adalah masalah klasik yang sangat menarik. Dari dulu hingga saat ini ada saja masalah yang timbul dan tenggelam mengenai pertanahan.
Indah Mahniasari
doaj +1 more source
KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN DENGAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL TAPAL BATAS
Unes Journal of Swara Justisia, 2022 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, polisi memiliki posisi sentral dalam penanganan konflik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Bentuk Koordinasi Antara Polsek
Urip Indra Jaya, Susi Delmiati
doaj +1 more source
Unes Journal of Swara JustisiaTanah diartikan sebagai suatu kehormatan bagi pemilik tanah. Dewasa ini tanah ulayat kaum khusunya di Nagari Kasang telah banyak dilakukan penerbitan sertipikat baik secara sporadik maupun sistematis, sehingga tanah yang telah bersertipikat tersebut ...
Ahmad Fachri, Zefrizal Nurdin, Syofiarti
doaj +1 more source
Women's Struggle on Men's Heriditary Land Ownership in Minangkabau
Journal of Moral and Civic Education, 2017 Adanya Galian C di Nagari di Kelurahan Gunung Sarik membuat tercemarnya lingkungan dan konflik tanah. Perempuan yang tergabung dalam koperasi Gunung Sarik Saiyo didam-pingi oleh LSM untuk melakukan strategi untuk menghentikan kegiatan yang dapat merusak
Yuhelna Yuhelna +2 more
doaj +1 more source
Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum adalah peralihan status hak atas tanah dari pihak pemilik tanah kepada pihak instansi yang membutuhkan tanah dengan mekanisme ganti rugi.
Rahmat Ramadhani
doaj +1 more source
PENERAPAN PENDEKATAN POSITIVISTIK DALAM PENELITIAN HUKUM ADAT
Masalah-Masalah Hukum, 2022 Pendekatan positivistik terhadap hukum adat yang melahirkan ilmu hukum adat positif dianggap membuat studi hukum adat bersifat statis. Tulisan ini bertujuan menggali penggunaan nalar positivistik dalam penelitian hukum adat dan menjawab kontribusi nalar ...
Sartika Intaning Pradhani +1 more
doaj +1 more source
TANAH ULAYAT DAN KEMISKINAN PEREMPUAN
Kafa`ah: Journal of Gender Studies, 2013 The community family land tenure in the traditional Minangkabau fall entirely on women (Bundo Kanduang). Communal land should not be dominated by men and should not be traded individually. If community family land has been converted from women, then women will lose a valuable asset in his people even poverty will colonize Minangkabau women. As a result
openaire +2 more sources