Results 61 to 70 of about 1,270 (142)

KEDUDUKAN TANAH ADAT AKUR SUNDA WIWITAN DI CIGUGUR KUNINGAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 779K/Pdt/2017

open access: yesAdliya, 2020
Hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat AKUR (Adat Karuhun Urang) Sunda Wiwitan di Wilayah Cigugur Kuningan pemahaman tentang tanah adalah sebuah ikatan yang tidak dapat diputuskan antara ikatan spiritual, magis, religius dan tidak dapat dibagi ...
Moulinda Ramdhani, Uu Nurul Huda
doaj   +1 more source

Kepastian Hukum Atas Penunjukan Desa Pakraman Di Provinsi Bali Sebagai Subjek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah Sesuai Dengan Pasal II Ayat 1 Konversi Uupa

open access: yesJurnal IUS, 2021
Lahirnya Keputusаn Menteri Аgrаriа dаn Tаtа Ruаng/Kepаlа Bаdаn Pertаnаhаn Nаsionаl Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentаng Penunjukаn Desа Pаkrаmаn di Provinsi Bаli Sebаgаi Subyek Hаk Pemilikаn Bersаmа (Komunаl) Аtаs Tanah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal ...
I Komang Kawi Arta
doaj   +1 more source

MUHAMMADIYAH DAN ADAT TANAH ULAYAT MINANGKABAU

open access: yesJURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 2016
Minangkaubaunese has believed the importance of  land for centuries. Rules concerning with  land within the life of Minangkabaunese traditionally can be said to be genuine community. Lands, as they believe, is basically a symbol of their own identity which is called ulayat.
openaire   +2 more sources

Analisis Yuridis Wewenang Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Pengurusan Tanah di Indonesia

open access: yesShar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 2020
Penelitian ini merupakan kajian hubungan pemerintah pusat dan daerah terkait pengurusan tanah di Indonesia berdasarkan telaah yuridis. Adapun dasar teori yang digunakan adalah menurut Herbert G.Hick yang menyebutkan wewenang adalah adalah hak untuk ...
Hasiah Hasiah
doaj   +1 more source

Quo Vadis Penatausahaan Tanah Ulayat di Indonesia: Studi Komparasi dengan Sistem Pendaftaran Tanah Ulayat di Ethiopia

open access: yesTunas Agraria
Local norms and customs have an impact on the laws in Indonesia regarding the ownership of customary land by customary law communities (MHA). Even though the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia recognizes the rights of indigenous peoples, the existing regulations lack legal certainty due to overlapping laws and regulations.
Berlian Widya Tama   +1 more
openaire   +1 more source

PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK PEMBANGUNAN PASAR DI KOTA PAYAKUMBUH [PDF]

open access: yes, 2018
Dalam setiap pembangunan bangunan termasuk kegiatan pembangunan bagi kepentingan umum, seperti pasar, diperlukan tanah untuk itu. Diantara tanah yang digunakan adalah berstatus tanah ulayat.Di era kolonial melalui Domein Verklaring, banyak tanah ulayat ...
Gema, Putri, Gema Putri
core  

DILEMA PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK INVESTASI DI SUMATERA BARAT PADA NORMA DAN IMPLEMENTASI

open access: yesJurnal Media Hukum, 2015
The Communal Right to Land (Hak Ulayat), both as the economic source and communal identity, should be empowered and be protected. This research studies the regulation of the utilization of Tanah Ulayat for the interest of investment and finds the root of
Zefrizal Nurdin
doaj  

KEBIJAKAN EGO SEKTORAL DAN RENDAHNYA IMPLEMENTASI HUKUM SEBAGAI PEMICU KONFLIK TANAH HAK ULAYAT

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2010
Recognize of the existence of traditional law society and their right including communal land is acknowledged, distributed in various regulations and laws.
Sukirno Sukirno
doaj   +1 more source

KEBERPIHAKAN REGULASI PERTANAHAN TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT (STUDI KASUS SENGKETA TANAH ADAT DI DESA KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG)

open access: yesJurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2014
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa tanah adat di Desa Kubutambahan dan bentuk keberpihakan regulasi pertanahan terhadap hak masyarakat adat; serta peran desa pakraman dalam mengatasi sengketa
Ratna Artha Windari
doaj   +1 more source

PENGELOLAAAN HAK TANAH ULAYAT KENEGERIAN RUMBIO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG HAK TANAH ULAYAT [PDF]

open access: yes, 2015
Penelitian ini di latar belakangi dengan adanya Hak ulayat, khususnya yang terdapat di Kenegerian Rumbio di kuasai pemanfaatannya oleh pemangku adat. Akan tetapi di sini penulis melihat peran para pemangku adat yang berkewenangan mengambil kebijakan ...
Edwar Syam
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy