Results 71 to 80 of about 2,962 (137)
Handling criminal acts of letter forgery requires a comprehensive approach through prevention policies, law enforcement, rehabilitation and collaboration between related institutions. Prevention through education, strict supervision, and strengthening document security systems is important to reduce opportunities for counterfeiting.
null Ray Cita +2 more
openaire +1 more source
Upaya pemberantasan korupsi saat ini tidak hanya difokuskan pada penangkapan dan pemberian sanksi pidana terhadap para pelaku, melainkan juga melalui upaya- upaya untuk pemulihan kerugian keuangan dan perekonomian negara dengan cara melakukan perampasan ...
Arizon Mega Jaya
doaj +1 more source
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk tindak tutur respon audiens dan jenis tindak tutur respons audiens terhadap wacana iklan anti-bullying di YouTube dari aspek pola respon, serta mendeskripsikan implikasinya terhadap pembelajaran ...
Titiek Budi Lestari +2 more
doaj +1 more source
Hate speech and abusive language detection in Indonesian social media: Progress and challenges. [PDF]
Ibrohim MO, Budi I.
europepmc +1 more source
TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN ANAK
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 merupakan hukum acara khusus yang diberlakukan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum pidana, yang sebelumnya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun sekarang telah telah tertuang di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi ...
openaire +2 more sources
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Abstrak Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi, moralitas, merugikan keuangan negara, pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur, di Indonesia terdapat tiga lembaga ...
openaire +1 more source
Tindak pidana terorisme yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang tersebut.
Huzaimah Al-Anshori
doaj +1 more source
Money laundrying is a badness yielding properties possession in number a real big or properties possession genesis is result of badness, the hidden or disguised variously. This badness longer increasingly increases, so that must be fought against that insentity kejahaatn yielding or entangles properties possession that is the numbers big earned ...
openaire +2 more sources
PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG KEHUTANAN
In the practice occurduringthe handling corruption cases, it can be seen that the public prosecutor often encountered in the letter of indictment often use the Act 31 of 1999 jo Law No. 20 of 2001 to the other criminal offenses as criminal acts in the forestry,Law No. 20 of 2001 on Amendments to the Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication.
openaire +2 more sources
SISTEM PEMBEBANAN PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
Beban pembuktian adalah bagian dalam sistem hukum pembuktian. Hukum pembuktian tindak pidanakorupsi mengenal system beban pembuktian terbalik. Pertama, mengenai pembuktian tindak pidananya.Namun terbatas pada tindak pidana menerima suap gratifikasi yang ...
Ardi Ferdian
doaj +1 more source

