Results 101 to 110 of about 113,636 (140)

Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban [PDF]

, 2014
Posisi korban dalam suatu tindak pidana dapat dikatakan tidak mudah dipecahkan dari sudut hukum, Masalah kepentingan korban dari sejak lama kurang begitu mendapat perhatian, tetapi obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada bagaimana memberikan
Priambada, B. S. (Bintara)
core   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA SUAP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 2017
The eradication of corruption could not be easy as assumed generally to do because of the system of government so far never priores the transparency and reliability vertically on primordialism which use the recruitment system, mutation and promotion on the base of nepotism to family, same of ethnic, and motion of political repayment.
openaire   +1 more source

Tindakan Penyadapan Alat Komunikasi Oleh Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 [PDF]

, 2016
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tindakan penyadapan alat komunikasi oleh penyidik dalam perkara tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana ...
Puirih, B. G. (Bryando)
core  

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Tindak Pidana Pencurian

COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Belakangan ini, telah sering banyak terjadi tindak pidana terhadap harta kekayaan yang tentunya banyak menarik perhatian masyarakat di Indonesia diantaranya adalah Tindak Pidana Penadahan. Tujuan studi ini untuk mengkaji tindak pidana penadahan yang artinya perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menggadai, menerima sebagai hadiah, membawa ...
Herdy Abdullah Riauza Soediro, Hudi Yusuf   +1 more
openaire   +1 more source

PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENENTUAN TUNTUTAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI ACEH (STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NO.08/PID.TIPIKOR/2014/PT-BNA) [PDF]

, 2018
PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENENTUAN TUNTUTAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI ACEH(Studi Kasus Terhadap Perkara No.08/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA)Teuku Rachmad Kurniawan?DR. Dahlan Ali, S.H., M.H.??DR. M.
Teuku Rachmad Kurniawan
core  

PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) [PDF]

, 2010
Nama: Seno Bangkit Prakoso, Nim: C 100 060 018, Judul: Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Pengadilan Negerik Surakarta).
PRAKOSO, SENO BANGKIT
core  

Tindak Pidana Merintangi Penyidikan oleh Advokat pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Wajah Hukum
The profession of advocate or often known as a lawyer, attorney or legal advisor is a profession that is full of idealism because it holds a noble position (officium nobile) in fighting for justice and legal certainty and is able to provide free legal assistance to anyone who is unable to file a case.
S. Sahabuddin, M. Rudi Hartono, Rospita Manihuruk   +2 more
openaire   +1 more source

Kejahatan Homoseksual Terhadap Anak Di Lihat Dari Aspek Hukum Pidana [PDF]

, 2015
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana jika terjadi kejahatan homo seksual terhadap anak dan sejauhmana pengaturan kejahatan homoseksual terhadap anak dalam Kitab Undang-Undang ...
Roringkong, F. (Ferlando)
core   +1 more source

PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG KEHUTANAN

Al-Adl : Jurnal Hukum, 2017
In the practice occurduringthe handling corruption cases, it can be seen that the public prosecutor often encountered in the letter of indictment often use the Act 31 of 1999 jo Law No. 20 of 2001 to the other criminal offenses as criminal acts in the forestry,Law No. 20 of 2001 on Amendments to the Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication.
openaire   +2 more sources

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

Al-Adl
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU Oleh : Dr. Akhmad Munawar, S.H., M.H. munawaruniska@gmail.com Dr. Muhammad Aini, S.HI., M.H.
Akhmad Munawar, Muhammad Aini, muhammad fadhan adhani   +2 more
doaj   +1 more source